KONAWENEWSPROV SULTRASULTRA

Dikbud Konawe Minta Pengelola MBG Sampaikan Laporan Berkala Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

53
PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe, Ahmad Djauhari, S.Pd.,M.Pd

UNAAHA, Mediakendari.com – PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, Ahmad Djauhari, S.Pd., M.Pd., meminta seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Konawe, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil) dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Ahmad Djauhari, laporan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri pengelolaan program, melainkan sebagai bentuk koordinasi agar pemerintah daerah memiliki data yang akurat mengenai pelaksanaan MBG di seluruh satuan pendidikan.

“Ini sebenarnya bukan keluhan, tetapi masukan kepada teman-teman Korwil yang menangani MBG di Kabupaten Konawe. Saya meminta agar dibuat laporan bulanan atau minimal per triwulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 80 persen penerima manfaat Program MBG merupakan peserta didik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP. Karena itu, Dinas Pendidikan perlu mengetahui perkembangan pelaksanaan program tersebut secara berkala.

“Saya tidak bermaksud ikut campur dalam pengelolaannya, tetapi paling tidak kami mengetahui progres pelaksanaan program ini. Dengan adanya laporan berkala, kami bisa melihat perkembangan pelaksanaan MBG di Kabupaten Konawe,” katanya.

Menurut Ahmad Djauhari, keberadaan laporan sangat penting karena Dinas Pendidikan kerap menjadi pihak yang pertama menerima pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk jika muncul dugaan keracunan makanan atau kendala lainnya di lapangan.

“Kalau ada masalah di lapangan, misalnya orang tua murid menyampaikan keluhan atau terjadi sesuatu terkait makanan, yang ditanya pasti Dinas Pendidikan. Lalu kami harus menjawab apa kalau tidak pernah menerima laporan resmi dari pengelola MBG,” ungkapnya.

Ia mengaku hingga saat ini belum pernah menerima laporan tertulis yang memuat data jumlah sekolah maupun peserta didik yang telah menerima manfaat Program MBG di Kabupaten Konawe. Padahal data tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk menjawab pertanyaan masyarakat maupun media.

“Secara lisan memang pernah disampaikan, tetapi secara formal belum pernah ada laporan tertulis. Kami perlu mengetahui berapa jumlah TK, SD, SMP, termasuk guru yang sudah menjadi penerima manfaat program ini,” jelasnya.

Ahmad Djauhari juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum seluruh sekolah di Kabupaten Konawe menikmati Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya wilayah yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi.

“Masih ada sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG karena di wilayah tersebut belum tersedia dapur atau SPPG. Itu sebabnya belum semua siswa di Kabupaten Konawe menikmati program ini,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan dari masyarakat maupun media terkait pemerataan pelaksanaan Program MBG. Namun, tanpa adanya data resmi dari pengelola program, Dinas Pendidikan kesulitan memberikan penjelasan yang akurat.

“Kalau wartawan bertanya apakah Program MBG sudah merata di seluruh sekolah di Kabupaten Konawe, kami tidak bisa menjawab secara pasti karena tidak memiliki laporan tertulis. Padahal faktanya memang belum semua sekolah mendapatkan layanan tersebut,” ujarnya.

Sebagai salah satu program strategis nasional, Ahmad Djauhari menilai pelaksanaan MBG harus didukung dengan koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, ia berharap pengelola MBG dapat rutin menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan agar pemerintah daerah memiliki data yang lengkap untuk melakukan monitoring, evaluasi, sekaligus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Kami juga memiliki tanggung jawab mengawal program strategis nasional di bidang pendidikan. Karena itu kami membutuhkan data yang valid sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Harapan kami, koordinasi ini dapat berjalan lebih baik sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Konawe semakin optimal,” pungkasnya.(***)

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version