UNAAHA – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) didesak untuk segera membentuk dan merealisasikan Dewan Pengupahan dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Desakan tersebut datang dari, Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe.
Ketua PGK Konawe, Sigit Tosepu mengatakan, berdasarkan hasil audiensi bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Juni 2017 lalu, disepakati bahwa usulan PGK tentang pembentukan dewan pengupahan dan pendirian BLK akan direalisasikan. Namun, hingga saat ini usulan yang disepakati itu tidak kunjung dijalankan.
“Saya selaku ketua PGK menyayangkan lambatnya Kinerja Disnaker Konawe. Dan kita rasa Dinas terkait belum sepenuhnya serius dalam mengedepankan persoalan peningkatan kesejahteraan masyarakat Konawe,” tegasnya.
Dikatakannya, bahwa pada dasarnya usulan tentang pembentukan Dewan pengupahan dan pendirian BLK menyangkut kesejahteraan tenaga kerja yang ada di konawe, karena jika hal ini benar-benar terealisasi maka dipastikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah demi terciptanya dewan pengupahan sehubungan dengan banyaknya pekerja di sektor pertanian perkebunan maupun sektor lainnya. Dan tidak ada alasan, untuk tidak membentuk dewan pengupahan, karena ini menyangkut pengingkatan perokonomian untuk masyarakat Konawe,” jelasnya. (b)
Redaksi.
