Reporter : Betirudin
KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak maksimal dalam mengambil langkah pencegahan serta penanganan penyebaran Covid -19.
Penilaian itu diungkapkan anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat kerja di Gedung Sekretariat DPRD Sultra, Kamis 26 Maret 2020.
Ketua komisi IV La Ode Frebi Rifai menuturkan, hingga kini Pemprov belum melakukan penanganan Covid-19 secara jelas. “Secara teknis penaganan yang dilakukan masih spontan kurang maksimal,” kata Frebi.
Tidak hanya itu, Frebi juga menyoroti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas kurangnya sosialisasi Covid-19. “Saya intruksikan SKPD agar mensosialisasikan penaganan dan antisipasi Corona,” tegas Politisi PDIP ini.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Sultra, Muhammad Poli menjelaskan, bahwa belum ada langkah nyata Dinas Kesehatan. Ia mencontohkan kasus meninggalnya PDP Corona asal Kolaka.
“Saya berharap ini harus diselesaikan pasalnya dari pihak rumah sakitlah yang memberikan keterangan informasi yang benar,” kata Muhammad Poli.
Anggota Komisi IV DPRD Sultra lainnya, Muniarti M Ridwan Zakaria juga menyebut, jika sosialisasi Covid-19 di masyarakat belum merata. Bahkan warga belum paham apa APD dan ODP dan Standar WHO.
“Pemprov Sultra juga harus melakukan pengawasan di pelabuhan atau menyediakan alat pendeteksi,” tutupnya.
