Reporter: M. Ardiansyah R
KENDARI – Dikutip dari siaran pers pada Jumat (25/10/2019) lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, M. Tito Karnavian akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Indonesia.
Merespon rencana tersebut, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang SA mengatakan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Sultra.
“Sikap yang diambil bapak Mendagri untuk melakukan evaluasi mengenai APBD tahun 2020 pada setiap daerah di Indonesia, sudah tepat,” ucapnya, Selasa, (28/10/2019) saat di temui di ruang kerjannya.
Kata Endang, sebagai perpanjangan tangan, Pemerintah Provinsi Sultra termasuk DPRD Sultra berinisiatif melakukan evaluasi APBD secara internal.
BACA JUGA:
“Secara internal, dalam waktu yang singkat setelah pulangnya anggota DPRD yang mengikuti orientasi, akan ada beberapa program yang perlu evalusi,” katanya.
Menurutnya, salah satu program yang akan dievaluasi misalnya, pembangunan perpustakaan modern. Karena menurut dia, dengan anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hingga Rp 94 miliar, pembangunan perpustakaan tersebut dapat ditinjau kembali.
“Perkembangan teknologi telah merubah paradigma pengunjung perpustakaan ke arah digitalisasi, lebih ke pemanfaatan teknologi, sehingga kebutuhan informasi pengunjung perpustakaan bisa didapatkan tanpa harus berkunjung langsung ke perpustakaan,” ungkapnya.
Jalan akses pariwisata Kendari – Toronipa, salah satu kebutuhan penting untuk masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas alokasi yang sangat besar sehingga mencapai Rp 804 miliar.
BACA JUGA:
“Suatu pemborosan anggaran, masih banyak fasilitas infrastruktur jalan yang mengalami rusak berat seperti di Kabupaten Konawe Selatan di desa Lalembuu Kabupaten Konawe,” ujar Endang.
Sedangkan RS Jantung bertaraf nasional, urgensi pembangunan belum menjadi prioritas, mengingat fasilitas dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai, apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan tidak dapat beroperasi secara maksimal.
“Rumah Sakit Jantung belum urgen untuk dilaksanakan pembangunannya, saya lebih sepakat jika Pemerintah Sultra memksimalkan kualitas layanan dan fasilitas Rumah Sakit Bahteramas yang telah ada,” harapnya.
Endang berharap dengan dilakukannya evalusi, mungkin bisa di pertimbangkan dengan tiga program pemerintah, karena ada hal yang lebih penting dan lebih utama untuk masyarakat. (B)
