KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi, SH menyebutkan Sultra saat ini menghadapi tantangan yakni kenaikan inflasi selama beberapa bulan ke belakang, utamanya didorong oleh kenaikan harga Administrasi Komoditas, dan kenaikan harga tersebut menyebabkan inflasi pada bulan Juli 2022 sebesar 2,08 persen atau secara tahunan sebesar 5,98 persen.
“Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama karena tingginya inflasi berdampak langsung pada masyarakat, mengingat mayoritas pengeluarannya digunakan untuk konsumsi,” bebernya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Aula Merah Putih, Kendari pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Gubernur juga menyampaikan Sultra mencatatkan pertumbuhan yang konsisten tinggi dan Resilien (kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit). Perkembangan tersebut tercermin dari Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 yang mencapai 6,09 persen, lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,44 persen.
Baca Juga : KemenkumHAM Sultra Duduk Bersama Dewan Bahas UU Nomor 13 Tahun 2022
“Sultra saat ini menghadapi tantangan yakni kenaikan inflasi selama beberapa bulan ke belakang, utamanya didorong oleh kenaikan harga Administrasi Komoditas, dan kenaikan harga tersebut menyebabkan inflasi pada bulan Juli 2022 sebesar 2,08 persen atau secara tahunan sebesar 5,98 persen,” bebernya.
Sebagai langkah mitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra dengan Terus memperkuat Sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan memperkuat Koordinasi Antar OPD melalui pertukaran data (Pasokan, Kebutuhan, dan Harga) sebagai Dasar Kebijakan Pengendalian dan Mitigasi Kejutan Pasokan.
“Mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) pemenuhan pasokan komoditas hortikultura sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,” jelasnya.
Saat ini, sudah dilakukan beberapa KAD intra daerah, yakni Kota Kendari dan Kota Baubau (Komoditas Ikan Segar), serta Kota Kendari dan Kabupaten Muna (Komoditas Sapi), yang terbukti mampu menstabilkan gejolak harga komoditas tersebut, sehingga kedepan diharapkan terjadi perluasan KAD lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
Meningkatkan produksi Cabai Merah dan Bawang Merah yang terus-menerus menjadi penyumbang inflasi Sulawesi Tenggara sebagai Program Percepatan Pengendalian Inflasi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hal ini dapat diwujudkan dengan mendorong kegiatan pertanian perkotaan (penanaman komoditas di pekarangan rumah) serta pertanian digital terintegrasi, khususnya untuk Komoditas Cabai Merah dan Bawang Merah.
Baca Juga : Persiapan Porprov di Buton XIV, Pemkot Kendari Seleksi Atlet Melalui Porkot
“Secara konsisten melaksanakan Operasi Pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas hortikultura ditengah risiko kenaikan harga yang lebih tinggi dalam rangka menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Mendorong terbentuknya Pasar Digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga komoditas antar daerah, dan Pemanfaatan Pasar Tani untuk mempermudah produsen menjual langsung hasil produksinya langsung kepada konsumen dan memotong rantai distribusi, sehingga dapat menjaga harga komoditas.
“Di sisi lain, kita juga perlu mengakselerasi Ekonomi Keuangan Digital guna mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Saat ini, Digitalisasi Pemerintahan Daerah di Sulawesi Tenggara semakin meningkat ditunjukkan dengan beberapa program unggulan seperti perluasan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi di Kota Kendari dan Kota Baubau termasuk Launching 7 Pasar S.I.A.P (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) QRIS diantaranya 1 Pasar Tani Kota Kendari,” pungkasnya.
Reporter: Sardin.D
