Reporter : Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC, memberikan sosialisasi pentingnya memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).
satu hotel di Kendari, Jumat (3/5/2019), Dr. Poempida menjelaskan tujuan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Sultra penting menjadi pesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, untuk target kepesertaan ada dua yaitu berbasis penerima upah atau pekerjaan formal dan bukan penerima upah (BPU) . Sosialisasi ini, menyasar peserta BPU seperti petani, nelayan, pedagang dan berbagai sektor informal lainnya.
“Kita mensosialisasikan langsung kepada masyarakat karena banyak yang tidak paham dan belum mengetahui secara detail. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan bagi mereka tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Untuk peserta sosialisasi ini, kata Dr. Poempida, merupakan perwakilan yang diundang dari berbagai daerah dan desa yang ada di Sultra. “Kita berharap dapat mensosialisasikan betapa pentingnya, manfaat yang akan dinikmati pekerja yang di lingdungi BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, dialog kebangsaan ini turut digelar agar semua memahami bagaimana pendiri negara ini merintis bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu kesatuan. Olehnya itu, lanjutnya, karena belakang ini terjadi persoalan akibat urusan politik pasca Pemilu, ada tendensi orang yang berbeda pendapat cenderung untuk ribut dan bermusuhan.
“Saya melihat, ini peluang ketika kita mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat untuk kemudian mensosialisasikan nilai kebangsaan, mengingatkan kepada mereka bahwa Indonesia tidak mucul karena suatu suku atau pendapat,” kata Hidayatulloh.
Dijelaskannya juga, bahwa Negara Indonesia ini muncul dalam keragaman perbedaan dan sampai sekarang masih eksis sebagai negara yang besar, karena kita mampu membina pebedaan yang ada.
“Jadi jangan sampai hanya berbeda pendapat serta pilihan kita ada diambang perpecahan, itu yang kita inginkan. Dengan menceritakan sejarah, cita-cita bangsa itu lebih mudah kita mengingatkan lagi Indonesia seperti ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala PBJS Ketenagakerjaan La Uno menjelaskan, bahwa iuran kepersertaan di BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima upah per 31 Desember tahun 2018, sebesar Rp 15,300, mandiri Rp 38 ribu, untuk jasa konstruksi Rp 54 ribu.
“Untuk kakulasi dari total semua dari penerima upah maupun jasa konstruksi 22 persen dari angkatan kerja. Karena total hampir 200 ribu jiwa, untuk angkatan kerja kita 1, 200 ribu jiwa,” paparnya.
La Uno menambah, peserta sosialisasi dan dialog kebangsaan dari berbagai kalangan, karena mereka ingin mengetahui BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa. Sebab selama ini mereka hanya mengetahui BPJS Kesehatan.
“Jadi hari ini kita sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa. Berhubung yang hadir dari berbagai kalangan, mereka akan menjadi corong untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa di Indonesia ini BPJS ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,” pungkasnya. (B)
