Reporter: Rahmat R.
KOLAKA – Anggota DPR RI Komisi VII Rusda Mahmud mengungkapkan bahwa program Pemerintah Daerah harus senantiasa mengikuti tema yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Hal itu diungkapkan Rusda Mahmud saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Senin 9 Maret 2020.
“Jangan sampai tidak sesuai dengan tema maka, usulan tersebut akan dicoret dan uangnya masuk di pusat seperti apa yang disampaikan Bupati Kolaka,” kata Rusda.
Ia juga menjelaskan, jika pendapat dan masukan serta sinergitas pemerintah dan DPR agar selau dipelihara, sesuai kewenangan DPR dalam fungsinya yang diatur UU nomor 17 tahun 2014 dan UU nomor 2 tahun 2018.
“Ada sanksi bagi pihak-puhak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR sehingga pokok-pokok pikiran DPR dalam menjalin aspirasi agar diperhatikan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Bupati Kolaka Ahmad Sjafei memaparkan jika rencana pembangunan kabupaten harus singkron dengan Pemprov Sultra, dan Pemprov harus masuk dalam program Nawacita Presiden RI.
“Untuk itu Pemkab Kolaka fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik, serta mendorong pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan raya,” kata Ahmad Safei.
Di bidang kesehatan, Pemkab Kolaka menjalankan program mencegah stunting dan HIV. Selain itu, juga program untuk mengurangi angka kemiskinan dengan langkah strategis pemerintah.
“Diharapkan kerja keras SKPD dan pemerintah desa untuk bekerjasama membangun masyarakat sejahtera. Kita akan melaksanakan program kerja secara berkelanjutan, dan mementingkan prioritas masyarakat, ” tegasnya.
