KENDARI – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Sekretariat Provinsi (Setprov), Roni Yakub Laute membeberkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui biro yang dipimpinnya berhasil mendapatkan penghargaan serta pengakuan sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence) pengadaan barang dan jasa di Palembang, pada Kamis (20/07/2018).
Kata dia, penghargaan tersebut berhasil diraih melalui penilaian Millenium Challenge Accaount Amerika – Indonesia (MCA- I), oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
“Iya alhamdulillah Sultra dapat pengakuan dan pemberian penghargaan secara nasional oleh pemerintah pusat,” ucapnya saat dikonfirmasi via WhatsAppnya.
“Pemerintah pusat melihat bahwa lembaga BPBJP Sultra adalah salah satu lembaga yang patut menjadi pusat unggulan, karena pengelolaan organisasinya sangat baik,” sambungnya.
Kategori LKPP RI adalah dilihat dari banyak aspek seperti perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), bintek dan transfer pengetahuannya, asesmen kemampuan SDM, penerapan sistem, whistle blower dan sistem pengaduan, monitoring dan evaluasi, visi strategis serta kolaborasi internal di lingkup BPBJP Sultra.
Roni mengukapkan, hubungan pimpinan dengan pemangku kepentingan juga menjadi aspek penilaian penghargaan tersebut.
“Dimana manajemen kerja, penetapan target kinerja, indikator kinerja, hubungan kemasyarakatan, penyedia, pelanggan, pendanaan, SDM, SOP, tugas dan peran, status hukum juga adalah masuk dalam objek penilaian pusat, ” jelasnya.
Sehingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) ini berorientasi pada kinerja yang sangat cerdas, dengan melakukan efisiensi setiap tahunnya puluhan milliar serta yang paling utama lembaga tersebut sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui percepatan tender.
“Ini menjadi pengamatan khusus secara nasional, kerjasama dengan tim independen Amerika melalui MCA-I,” terangnya.
Mantan Pj Bupati Mubar ini berharap dengan adanya penghargaan tersebut, kedepan 17 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota se Sultra dapat menjadi binaan BPBJP Sultra.
“Hal ini kita kita harapkan agar BPBJP bisa menjadi instrumen, dalam membantu membasmi dan mencegah korupsi pengadaan barang/jasa di Sultra,” jelas Roni.
Ia menegaskan, OTT KPK terjadi akibat ketidakpahaman dalam tender proyek barang dan jasa.
Sebab, 90% OTT KPK diakibatkan oleh persekongkolan tender di proyek. Tentunya kiat-kiatnya untuk mendapatkan ini, bahwa tiada hari tanpa inovasi dan jadikan kerja itu sebagai amal ibadah.
Untuk diketehui, penghargaan Center of Excellence kepada BPJBP, menjadi penghargaan ke 10 Roni Yakob Sultra sejak tahun 2014 lalu.
