KONAWE, Mediakendari.com – Ketum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masy Tolaki Indonesia (DPP HMTI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh Hajar menduga perekrutan PPK di KPU Kabupaten Konawe dan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) di Bawaslu Konawe untuk kepentingan salah satu calon kepala daerah (Cakada) di daerah itu.
Dugaan itu ia lontarkan lantaran salah satu adik kandung ketua partai politik ditetapkan sebagai PPK di Kecamatan Asinua. Termasuk lolosnya PPS Kelurahan Lawulo Kecamatan Anggaberi diduga beraifiliasi dengan partai Politik PDIP Kabupaten Konawe.
“Memang hak seseorang untuk mengajukan diri sebagai penyelenggara baik itu KPU, PPK, PPS atau KPPS. Namun jangan melanggar norma dasar dalam rekrutmen tersebut. Saya juga menduga bahwa sampai saat ini Putra Rajasa masih sebagai Koordinator milenial RD yang mana sang calon Bupati tersebut adalah kakak kandungnya,” ungkapnya.
Menurut yang ia ketahui, Putra Rajasa ini sangat aktif dalam kegiatan kepartaian baik di dapil 5 maupun kegiatan partai secara keseluruhan.
“Disatu sisi saya sangat paham bagaimana cara pengaturan rekrutmen ini. Jadi, semua alat bukti sementara kami kumpulkan untuk membawa permasalahan ini ke DKPP karena kami menduga adanya campur tangan salah satu ketua pertai yang juga notabene sebagai salah satu bakal calon bupati sangat besar,” tuturnya.
Hajar mengaku pihaknya mempunyai bukti awal terkait dugaan kongkalingkong penyelenggara tersebut Bahkan cara subsidi silang antar oknum penyelenggara dilihat sangat masif.
“Masalah ini kayaknya kalau kami bawa ke jalur atau wasit di tingkat atas atau di provinsi kami duga juga akan mandek. Jadi sekalian masalah ini akan kami bawa ke DKPP. Adapaun lolosnya Putra Rajasa bagi saya selain itu adalah hak dia tapi saya dari awal tidak merasa kaget dengan hasil seleksi tersebut. Saya sudah duga kalau ada sebuah skenario besar untuk menguasai jajaran penyelenggara pemilu mulai tingkat PPK sampai PPS dan KPPS. Tapi ini belum berakhir, masalah ini masih akan berlanjut sampai pada titik akhir di DKPP dan kami akan laporkan juga di DKPP RI,” katanya. (RED MK)