Editor : Kang Upi
KENDARI – Adanya isu seputar rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kabupaten Konawe, membuat para honorer di wilayah tersebut ramai-ramai membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe menyatakan jika isu seleksi CPNS tersebut tidak benar, dan hanya dihembuskan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala BKD Kabupaten Konawe, Elison Zainal Ahuddin menjelaskan bahwa pengurusan SK honorer memang saat ini tengah dilakukan oleh sebagian honorer, tapi itu untuk kepentingan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Jadi itu sesungguhnya mereka hanya untuk mengurus NPWP, bagi honorer yang menerima gaji atau honor baik dari APBN maupun APBD. Karena sekarang wajib bagi honorer yang menerima gaji dari APBD dan APBN untuk memiliki NPWP,” kata Elison.
Ia juga menegaskan, pengurusan tersebut hanya untuk honorer yang digaji resmi di dinas, seperti operator komputer, penjaga malam. Dan bukan untuk honorer yang tidak terdaftar, sebagaimana isu yang berkembang.
“Itu hanya untuk honorer yang terdaftar resmi, karena itu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya di dinas, jadi bukan semua honorer, karena begitu isunya sampai ke kampung-kampung,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Elison, dirinya menegaskan bahwa gaji tersebut hanya untuk honorer resmi. Dan selain itu, Ia juga meminta agar dicermati jika isu seleksi penerimaan CPNS untuk para honorer itu tidak benar.
BACA JUGA :
- Senin Besok, Polres Konawe Agendakan Pemeriksaan Pelapor Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen ASN Sekdes
- Audiens Dengan PT SCM di Kecamatan Routa, Pj Bupati Harmin Ramba Kagum dengan Konservasi
- Diduga Korupsi Dana Perusahaan PT RBM Rp 2,5 M, Komisioner Bawaslu Konawe Restu Tabara Dijerat Pasal 374 Pengelapan Karena Jabatan
- BPN Konawe “Mandul” Tanggani Persoalan Sertifikat Warga Transmigrasi di Tonggauna Utara
- Peduli Kedamaian Warganya, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Instruksikan Penghentian Aktivitas Pengolahan Sawah Terkait Kisruh Lahan II Desa Tawamelwe
- Langkah Pj Bupati Konawe Tangani Kisruh Lahan di Desa Tawamelewe Tuai Apresiasi dari DPP HMTI
“Kebijakan pembuatan NPWP untuk honorer ini berlaku seluruh Indonesia ini, tidak hanya di Konawe, tapi juga di Kendari, karena instruksi langsung Kementrian Keuangan,” tambahnya.
Elison juga menyangkal pihaknya telah mengeluarkan syarat tertentu, sebagaimana yang di isukan oknum, bahwa sebagai bagian dari persiapan seleksi CPNS di lingkup Pemda Konawe.
“Jadi pengurusan NPWP ini tidak ada hubungannya dengan seleksi CPNS, karena ini permintaan dari Kementerian Keuangan,” pungkasnya.