RAHA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dan Muna Barat (Mubar), pada Selasa (28/8), bertempat di ruang rapat Bupati Muna.
Dalam rapat tersebut, turut dihadiri dari pihak Pemkab Muna yakni Bupati Muna, LM Rusman Emba, Wakil Bupati Muna, Abdul Malik Ditu, Asisten I, II, III dan beberapa kepala SKPD. Sedangkan dari pihak Pemkab Mubar, turut hadir Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada, Sekda Mubar, LM Husein Tali serta SKPD Mubar.
Kasubag Peliputan dan Dokumentasi Pemkab Muna, Arman Latif menuturkan jika rapat yang digelar tersebut membahas tentang penekanan soal perencanaan yang perlu diperhatikan secara serius serta hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh Pemkab Muna dan Mubar.
“Pembicara KPK, Hery menekankan persoalan perencanaan yang perlu diperhatikan secara serius. Hal lainnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” ungkap Arman Latif, Kasubag Peliputan dan Dokumentasi Pemkab Muna.
Kata dia, KPK juga menekankan agar pengendali Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah harus kuat dari sisi usernya dan perlu ditangani oleh orang yang memiliki karakter kuat dalam pemberantasan intervensi.
“ULP harus ditangani dengan manusia tangan baja karena lembaga ini cukup rawan terhadap kelakuan miring,” kata Arman menirukan ucapan Juru bicara KPK, Hery.
“Untuk sementara, demikian informasinya,” pungkasnya.(a
