Reporter: Betirudin
Editor: Kardin
KENDARI – Guna memonitoring kesiapan Pilkada serentak tahun 2020, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hugua, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Komisi Pemihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Senin (27/01/2020).
Pada kunjungan itu, Hugua menyampaikan, pelaksanaan Pilkada yang digelar September 2020 mendatang, anggaran Pilkada merupakan hal yang penting.
Belum lagi katanya, adanya surat Menteri Keuangan dan Kemendagri terkait kenaikan honorarium Badan Ad Hock sampai di tingkatan desa.
“Meski NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sudah disetujui, tapi dengan adanya kenaikan honor tadi harus menjadi perhatian KPU,” paparnya.
Katanya, jika pembiayaan lemah maka penyelenggaraan Pilkada juga tidak akan maksimal. Olehnya itu, harus ada dorongan agar pemerintah daerah dapat menambah anggaran.
“Adapun anggaran yang disediakan setiap kabupaten itu Rp 1,3 miliar dan ini masih kurang,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Moethalib menerangkan, ke tujuh daerah yang menyelenggarakan Pilkada telah memiliki anggaran sesuai penanda tanganan NPHD waktu lalu.
Namun jelasnya, terkait anggaran tambahan untuk kenaikan honorariun badan Ad Hock masih belum ada hingga saat ini.
“Kami sudah koordinasi dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi agar menyediakan anggaran dari pemerintah daerah,” paparnya.
Meski demikian katanya, KPU Sultra berprinsip memiliki komitmen, kemandirian, jujur dan berintegritas.
“Adapun anggaran Pilkada pada tujuh kabupaten itu kurang lebih berkisar 15-20 miliar rupiah,” tutupnya. (b)
