Reporter : Hasmar Tombili
Editor : Indah
UNAAHA – Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Latoma (FML) menyegel Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Konawe sekaligus, Kamis 11 Juni 2020. Aksi penyegelan itu, disebabkan tidak adanya satu pun anggota dewan dan Pemkab Konawe yang menerima aspirasi mereka.
Koodinator aksi FML, Andriyadi, mengatakan, aksi yang mereka lakukan bertujuan untuk mengetuk nurani pemerintah dan anggota dewan Konawe, yang tak kunjung merealisasikan perbaikan jembatan di Desa Wawolatoma Kecamatan Latoma, yang terputus tepat setahun lalu.
“Hari ini tepat satu tahun terputusnya jembatan yang menghubungkan beberapa desa di kecamatan Latoma. Tapi hingga kini, perbaikan jembatan yang diharapkan warga tidak kunjung selesai,” katanya.
Menurut Andriyadi, aksi yang mereka lakukan adalah aksi perdana selama wabah pandemi covid – 19 melanda kabupaten Konawe. Katanya, bukan tidak menghargai imbauan pemerintah, namun mereka turut merasakan penderitaan warga yang bermukim di Kecamatan Latoma. Karenanya, aksi hari itu terlaksana. Dia pun siap menanggung risiko atas konsekuensi yang ditimbulkan pada aksi tersebut.
Anggota FML lainnya, Sainul menambahkan, terputusnya akses jembatan di Kecamatan Latoma mengakibatkan terisolirnya 10 desa dari 13 desa yang ada di wilayah tersebut.
“10 desa yang tersolir itu adalah Desa Wawolatoma, Latoma Jaya, Pinole, Waworaha, Amboniki, Andoluto, Angonga, Nesowi, Arombu Utama dan Napoha. Salah satu dampak yang di rasakan masyarakat, akibat putusnya jembatan yaitu pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Tidak ada akses lain yang bisa dilewati. Satu-satunya jalan untuk ke daerah lain, harus menggunakan rakit. Itupun tidak gratis dan akhirnya pelayanan kesehatan terhambat,” jelasnya.
Sayangnya, tak adanya satu pun pihak dari pemerintah maupun anggota dewan yang menemui mereka, menyulut kekecewaan massa FML, hingga berbuntut pada penyegelan kantor bupati dan Kantor DPRD Konawe sekaligus.
Usai menyegel dua kantor vital di Kabupaten Konawe tersebut, massa FML bergeser ke Dinas Perumahan Pemukiman dan Perumahan Rakyat (PUPR) Konawe. Mereka diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR, Nurjanah.
Di hadapan massa, Nurjanah menjelaskan bahwa proses lelang jembatan Latoma sudah di lakukan pada bulan Maret 2020. Namun karena adanya keputusan Pemerintah Pusat pada April lalu, yang melarang adanya proses lelang di seluruh daerah, akibat adanya wabah Corona, sehingga proyek tidak berjalan.
“Saat itu proses lelang berhenti kurang lebih dua pekan. Kemudian, karena jembatan ini kita anggap sangat penting, jadi proses design tetap dilanjutkan,” jelasnya.
Nurjanah pun berjanji, Pemkab Konawe akan membangun jembatan penyeberangan sementara di tahun ini. Sedangkan untuk kelanjutan pembangunan jembatan Latoma, akan dianggarkan ulang tahun depan.
“Insya Allah tahun ini kita akan bangun jembatan penyeberangan. Anggarannya dibebankan di APBD. Untuk proyek pengerjaan jembatan Latoma, menjadi prioritas kami pada tahun depan,” tandasnya.
