JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong partisipasi sektor swasta untuk berinvestasi di bidang Kepelabuhanan dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam Seminar Nasional bertema “Implementasi Tata Kelola Kepelabuhanan Menuju Indonesia Emas 2045”
yang diselenggarakan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Kamis 11 Agustus 2022.
Menhub RI, Budi Karya Sumadi mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki banyak terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau terminal khusus (tersus) yang hanya digunakan secara eksklusif. Kedepan pihaknya akan mengupayakan sudah banyak TUKS dan tersus yang menjadi BUP.
Baca Juga : 15 Tim Berlaga di Bupati Cup I Konawe Selatan
Menurutnya, dengan semakin banyaknya pelabuhan TUKS dan tersus yang menjadi BUP maka pelabuhan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum dan akan semakin mudah dikontrol karena teregistrasi dengan baik. Ia mengungkapkan, pemerintah akan memberikan hak konsesi yang panjang hingga 30 tahun dan memastikan kemudahan proses perizinan TUKS atau tersus sampai menjadi BUP.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah BUP yang telah melakukan perjanjian konsesi dan telah bekerja sama dengan baik dengan Kemenhub selaku penyelenggara pelabuhan.
Baca Juga : Pemkot Kendari Sosialisasi Pentingnya Kesehatan Reproduksi Sejak Remaja
“Kami juga mengapresiasi ABUPI yang selama ini telah mengayomi para pengusaha pelabuhan, serta menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor kepelabuhanan di Indonesia,” katanya.
Ditempat sama, Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa mengatakan bahwa tahun 2046 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia genap berusia 100 tahun. Dimana Visi Indonesia 2045 antara lain terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
“Sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola kepelabuhanan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional. Harapan kami, melalui seminar ini dapat dibangun konsepsi bersama arah dan kebijakan tata kelola kepelabuhanan untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan menuju Indonesia emas 2045,” katanya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Korwil Sultra. (Adm).
