Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Ada tidaknya ruang pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kini telah mendapat titik terang. Hal ini merujuk hasil pertemuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pihak terkait, soal kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konkep, Jumat (08/03/2019).
Hasil pertemuan yang digelar di Kantor Kemen-ATR di Jalan Raden Patah No 1 Kebayoran Baru Jakarta ini memutuskan bahwa tidak ada ruang untuk pertambangan di Konkep.
“Hasil rapat itu diputuskan tidak ada ruang untuk pertambangan. Artinya RTRW Konkep dilanjutkan tanpa ada ruang tambang,” jelas Kepala Bappeda Konkep, Abdul Halim yang turut hadir pada pertemuan tersebut, saat dikonfirmasi melalui via seluler.
Menurutnya, Bagian Hukum di Kementerian ATR menilai, alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk memasukkan tambang di Konkep lemah. Sehingga, diputuskan tidak memberikan ruang untuk tambang dalam RTRW Kabupaten Konkep.
Baca Juga :
- Warga Kalaero Geger, Petani di Bombana Temukan Kerangka Manusia di Tengah Sawah
- Wujud Kepedulian, Polresta Kendari dan Bhayangkari Ringankan Beban Personel yang Terkena Musibah Kebakaran
- Dari Teluk Kendari hingga Wakatobi: Sultra Tawarkan Seribu Pesona Wisata yang Tak Tertandingi
- Dari 87 ke 325 Desa Wisata, Sultra Tunjukkan Lompatan Besar Sektor Pariwisata
- Belli Harli Tombili Sebut Alasan Kendari Jadi Pusat Kunjungan Wisata di Sultra
- Kepala Dispar Sultra Kawal Langsung Pembenahan Desa Wisata Namu Menuju 15 Besar Nasional
“Menurut Kementerian ATR, adanya ruang tambang di RTRW yang dimasukkan Pemprov Sultra terhadap Konkep itu lemah karena hanya sebatas lampiran,” paparnya.
Olehnya itu Lanjutnya, seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Pulau Kelapa itu harus dihentikan sampai adanya keputusan resmi terkait RTRW Konkep.
“Jadi, sebelum ada penetapan RTRW Konkep, seluruh kegiatan pertambangan harus dihentikan dulu sambil menunggu kepastian itu,” tegasnya. (A)
