Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Ada tidaknya ruang pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kini telah mendapat titik terang. Hal ini merujuk hasil pertemuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pihak terkait, soal kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konkep, Jumat (08/03/2019).
Hasil pertemuan yang digelar di Kantor Kemen-ATR di Jalan Raden Patah No 1 Kebayoran Baru Jakarta ini memutuskan bahwa tidak ada ruang untuk pertambangan di Konkep.
“Hasil rapat itu diputuskan tidak ada ruang untuk pertambangan. Artinya RTRW Konkep dilanjutkan tanpa ada ruang tambang,” jelas Kepala Bappeda Konkep, Abdul Halim yang turut hadir pada pertemuan tersebut, saat dikonfirmasi melalui via seluler.
Menurutnya, Bagian Hukum di Kementerian ATR menilai, alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk memasukkan tambang di Konkep lemah. Sehingga, diputuskan tidak memberikan ruang untuk tambang dalam RTRW Kabupaten Konkep.
Baca Juga :
- Abaikan K3, Debu Proyek KONI Lakidende Rp 33 Miliar Bertebaran Hingga Masuk Masjid
- AMAN Sultra Soroti Dugaan Aktivitas Illegal Mining Galian C PT OFMEN dan PT CKS di Konawe Selatan, Desak Gubernur Evaluasi Hingga Cabut IUP
- PAKET Stadion Lakidende Rp 35 MILIAR TERANCAM MANGKRAK, Pengamat Konstruksi, Ilham: Kalau 84 Persen Sisa Mau Dikejar 45 Hari, Mana Bisa? Kecuali Bobot Dikarang!
- KOMENTAR NETIZEN KONAWE MEMBLUDAK! Kepemimpinan Ya Syam Dituding Hobi Hura-Hura Anggaran Ditengah Banyak Jalan Rusak, Ini Isi Komentar Paling Pedas
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
“Menurut Kementerian ATR, adanya ruang tambang di RTRW yang dimasukkan Pemprov Sultra terhadap Konkep itu lemah karena hanya sebatas lampiran,” paparnya.
Olehnya itu Lanjutnya, seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Pulau Kelapa itu harus dihentikan sampai adanya keputusan resmi terkait RTRW Konkep.
“Jadi, sebelum ada penetapan RTRW Konkep, seluruh kegiatan pertambangan harus dihentikan dulu sambil menunggu kepastian itu,” tegasnya. (A)
