Reporter: Sardin.D / Editor: Kang Upi
KENDARI – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Badallah menegaskan pentingnya peran media dalam pembangunan.
Hal itu diungkapkan Ridwan Badallah dalam agenda silaturrahmi bersama sejumlah pimpinan media, organisasi perusahaan media dan wartawan, Jumat 4 September 2020 di Kantor Diskominfo Sultra.
“Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan sinergitas publikasi informasi dan pemberitaan di lingkup pemerintahan provinsi, sekaligus menyerap berbagai problematika dan dinamika kehidupan pers di Sultra,” kata Ridwan.
Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memberikan edukasi, rambu-rambu, dan penguatan untuk media dalam rangka menciptakan iklim pers yang bebas namun bertanggungjawab dan profesional.
“Saya hadir di sini untuk mengawal visi misi gubernur. Saya membantu beliau. Pemerintah tidak kuat jika tidak didukung media. Media harus hadir di setiap lini pembangunan daerah tetapi harus profesional,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sarjono mengemukakan, bahwa di tengah menjamurnya lembaga pers yang didominasi media online, tentu ada persoalan yang menyertainya.
“Masalah ini sesungguhnya jadi domain organisasi media, dan perusahaan media. Kita melihat ada persoalan kapasitas sumber daya. Organisasi media sangat berperan untuk melakukan pembinaan,” papar wartawan senior di LKBN Antara ini.
Sementara itu, Ketua SMSI Gugus Suryaman mengungkap, jumlah media siber di Sultra saat ini ada lebih 100 media, termasuk di antaranya media yang belum berbadan hukum.
Dijelaskannya, sebagai organisasi media, SMSI memiliki misi bahwa lembaga media harus memenuhi standar perusahaan yang ditetapkan dewan pers.
“Untuk itu, lembaga pers yang bernaung di bawahnya diklasifikasi menjadi tiga, yakni anggota penuh, calon anggota, dan anggota yang baru mengajukan diri,” ujarnya.
“Kita mendorong nantinya SMSI dapat menjadi lembaga penguji dan verifikator media di daerah,” tambah Gugus.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum AMSI Nuriadi berharap, media yang sudah terverifikasi dewan pers punya perlakuan berbeda dengan yang belum terverifikasi, dalam hal kerjasama publikasi dengan pemerintah.
“Mendapatkan verifikasi dari dewan pers itu tidak mudah. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Setelah terverifikasi, tiba-tiba ada media yang tidak terverifikasi tiba-tiba mendapatkan akses kerjasama yang lebih besar,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sultra, Andi Syahrir Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra Djufri Rachim, Sekretaris Umum SMSI Suparman, serta fungsionaris AMSi lainnya, Makmur Abdullah. (2/2)
