Reporter: Muh. Ardiansyah Rahman
KENDARI – Konflik klaim kepengurusan di Partai Berkarya masih bergulir antara kubu Muchdi PR dan pihak Tommy Soeharto. Menanggapi hal ini, Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Umar Bonte membantah jika di partainya ada kubu-kubuan dan perpecahan.
“Kalau menyangkut masalah hukum, itu masalah Kemenkumham bukan masalah Partai Berkarya. Karena yang digugat SK Kemenkumham. Partai Berkarya tetap berjalan terus sampai saat ini SK-nya masih SK dari Kemenkumham yang digunakan oleh Partai Berkarya,” terangnya di Sekretariat DPW Partai Berkarya Sultra pada Senin, 12 April 2021.
Ia juga menegaskan kalau di Sultra juga tak ada dualisme karena menurutnya SK yang dikeluarkan Kemenkumham masih dijadikan rujukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kalau ada yang mengklaim sebagai Ketua Partai Berkarya, maaf saja silahkan silaturahmi ke Kemenkumham,” katanya.
Umar Bonte mengaku, sampai sekarang SK Kemenkumham berada di tangan Ketua DPP Partai Berkarya, Muchdi PR yang akan berakhir pada tahun 2025.
“Kalaupun ada yang sedikit sentil-sentil dan ada yang menyebutkan partai Berkarya ada perpecahan itukan dari mereka, kalau dari kita tidak ada,” ujarnya. (B)
