Reporter : Betirudin
Editor : Ardilan
KENDARI – Konsorsium Mahasiswa Buton Utara dan Pemantau Investasi melakukan demonstrasi di gedung DPRD Sultra terkait masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT. VDNI dan PT. OSS Konawe Sultra, Selasa 7 Juli 2020.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Saptutra mengatakan pihaknya mempertanyakan sikap DPRD Sultra yang semula menolak kedatangan TKA. Namun pada akhirnya justru menerima pekerja asing tersebut.
“Awalnya mereka (Anggota Dewan) menolak lalu kemudian menerima, ini menggambarkan ada hal yang tidak beres dari masuknya TKA,” kata Korlap Aksi Ilon Saptutra.
Ia menilai, sikap DPRD Sultra yang menerima TKA dengan dalih keputusan Pemerintah Pusat dianggap ironis. “Masuknya TKA adalah keputusan pemerintah pusat ini sangat ironis,” ujarnya.
Ia menerangkan pihaknya memiliki tiga tuntutan terhadap DPRD Sultra yang dibuat dalam surat pernyataan sikap. Pertama, meminta DPRD Sultra untuk menunjukan dokumen regulasi masuknya 500 TKA di Sultra. Kedua, meminta DPRD Sultra untuk menunjukan hasil pengawan dan pemeriksaan terkait regulasi masuknya TKA
“Ketiga kami keminta DPRD Sultra untuk terbuka dan transparan terkait pengawasan TKA dan tenaga kerja lokal di PT. VDNI dan PT. OSS,” urainya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait tuntutan masa aksi, Anggota DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia menjelaskan Komisi IV yang menangani persoalan TKA sedang tak berada ditempat. Ia mengaku, pihak Dewan yang mengurusi masalah tersebut sedang memiliki agenda lain.
“Aspirasi ini nantinya akan disampaikan ke Komisi IV. Karena ini ranahnya Komisi IV,” singkat Abdul Salam Sahadia usai menerima masa aksi. (c).
