KENDARI – Kordinator Wilayah Sultra BEM DEMA se-Sulawesi, Abd. Wahid Akhyarudin menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mewajibkan vaksin menjadi syarat untuk bepergian dan mengurus perizinan hingga dokumen.
“Sehingga akan membuat masyarakat ada paksaan untuk vaksin, bukan dari naluri hati karena pengetahuan akan dampak baik dari vaksin tersebut yang membuat masyarakat ada yang ikut vaksin dengan mengkonsumsi sesuatu yang dianggap untuk penyeteril vaksin demi mendapatkan surat vaksin.
Sosialisasi terkait vaksinasi, yang menurutnya perlu lebih ditingkatkan.
“Dukungan masyarakat akan terbentuk apabila pemahaman tentang vaksin dan program vaksinasi itu sendiri telah terbentuk. Termasuk dengan sosialisasi hidup berdampingan dengan Covid-19,” ujarnya.
Jika kesadaran masyarakat akan penerapan berbagai protokol kesehatan meningkat, maka itu akan memungkinkan menggerakkan masyarakat melaksanakan iklim baru bersama-sama untuk memungkinkan hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa rasa takut.
“Bisa juga sosialisasi digital atau berbasis informasi teknologi. Kami harapakan pemerintah sebagai pemegang kewenangan keputusan di negara, untuk melakukan sosialisasi terkait pemindaan kebiasaan masyarakat UMKM, UKM dari offline ke online,” sebutnya.
“Nantinya masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan akan cara bertahan hidup dengan hasil usaha masing-masing sehingga mulai dari masyarakat, daerah, negara. Semoga bisa sama-sama keluar dari resesi ekonomi dan mandiri dengan ekonomi digital,” pungkasnya.
