Reporter : Rahmat R.
KENDARI – Komisioner Ombudsman RI Laode Ida memuji Bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin dalam gerakannya melakukan pencegehan dan penangan Virus Corona atau Covid-19.
Dalam siaran persnya, dia mendapat postingan soal tindakan orang nomor satu di Bumi Oheo dan sangat mengapresiasi hal tersebut.
“Tiap hari saya dapat posting via WA dari Bupati Konut, Dr. Ruksamin. Yakni gerakannya dalam upaya cegah Covid-19. Saya bangga dengan beliau, dari jauh saya terus apresiasi dan semangati,” tulis Laode Ida dalam siaran persnya, Sabtu (28/03/2020).
Lanjut mantan Wakil Ketua DPD RI ini, namun tampaknya di kabupaten/kota lainnya, termasuk untuk tingkat provinsi belum semarak seperti di Konut. Atau mungkin terlewat dari pantauan pribadinya.
“Yang saya bayangkan, harusnya daerah lain atau Pemprov Sultra bisa segera bertindak untuk tangani dan atau cegah Covid-19 ini. Tak boleh lengah, apalagi menyepelekannya. Karena wabah ini sangat serius ancam jiwa manusia. Kalau sudah telanjur mewabah secara luas di masyarakat, pemerintahlah akan rasakan kian sulit menanganinya,” terangnya.
Laode juga menyebutkan, yang perlu dicatat bahwa pemerintah sebagai representasi administrator negara memiliki kewajiban azasi untuk melindungi warganya agar tak kehilangan akibat wabah penyakit seperti Covid-19 ini.
Kata dia, di Sultra sebenarnya bisa melakukan itu. Kendati demikian, harus ada komando terstruktur dari otoritas setempat. Yakni Gubernur di level Provinsi dan Bupati/Walikota di level kabupaten/kota.
Jakarta dan Papua, sudah beri contoh konkret untuk itu. Gubernur sangat aktif atau menjadi pemegang komando langsung tuk atasi Covid-19 ini. Gubernur Anies lah juga secara tegas dan taktis mengkampanyekan agar dilakukan lockdown, kendati terus saja ada hambatan politis dari Pempus.
Dan Gubernur Papua Lucas Enembe malah sudah berlakukan lockdown di Papua sejak 25 Maret 2020.
“Pimpinan provinsi di ujung timur Indonesia itu tak peduli dengan ketidaksetujuan pihak Pempus atas kebijakannya itu. Lucas enembe dan pimpinan sejati yg peduli dgn keselamatan nyawa warganya. Saat ini papua jadi daerah tertutup untuk masuk dan keluarga orang. Seluruh bandar udara dan pelabuhan diinformasikan ‘ditutup,” urainya.
Lalu bagaimana di Sultra? Mudah-mudahan para pemimpinnya segera mengambil posisi sebagai komandan penanganan dan atau pencegahan Covid-19.
Menurut Laode, langkah yg bisa dilakukan antara lain:
Pertama, gubernur harus pimpin atau bentuk satgassus di tingkat provinsi yg bekerja super cepat dalam mendata, memetakan, menganalisis, sampai pada tindakan nyata mengatasi dan sosialisasi pencegehan virus corona;
Kedua, memastikan setiap kabupaten/ kota melakukan hal yang sama dengan provinsi dan atau sekaligus mencontoh Pemkab Konut. Tentu perlu disesuaikan dengan kondisi lokal tiap daerah yang karakter sosial, demografi dan geografis berbeda satu sama lain;
Ketiga, memastikan dilakukannya sterilisasi sumber-sumber orang sebagai pembawa virus. Jika mungkin bisa juga menerapkan kebijakan yang sama seperti yang dilakukan oleh gubernur papua;
Keempat, jika gubernur menganggap perlu, maka juga bisa libatkan figur-figur potensial yang masih enerjik untuk mengambil komando pencegahan atau penanganan Covid-19. Figur-figur seperti Muh Endang (Wakil Ketua DPRD Sultra), Hidayatullah (Mantan Ketua KPU Provinsi), dan Amril Sabara (Ketua Pekat Sultra), dianggap bisa jadi sebagai figur penggerak. Tentu dengan sepersetujuan Gubernur Ali Mazi;
“Kelima, sumber anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, bisa diambil anggaran proyek-proyek fisik yang kemanfaatannya dianggap tidak terlalu mendesak,” tukas Laode Ida.
