Redaksi
KENDARI – Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa (IARMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Litanto menyebut desakan publik untuk pencopotan Kapolda Sultra atas polemik pernyataanya soal kedatangan TKA, salah alamat.
Menurutnya, yang paling bertanggungjawab atas masalah tersebut adalah Pemerintah Pusat serta Imigrasi dan Otoritas Bandara yang mengizinkan TKA untuk terbang ke Sultra.
“Kita harus mencermati maslah ini dengan bijaksana, jangan rame-rame memvonis bahwa Kapolda yang salah,” kata Litanto yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Konawe ini.
Ia menjelaskan, bahwa polemik itu sendiri terjadi atas adanya video yang menyebar sehingga meresahkan masyarakat, sehingga Kapolda Sultra harus mengambil sikap untuk menenangkan masyarakat.
“Pak Kapolda harus mengambil sikap untuk menenangkan masyarakat karena dengan adanya video itu masyarakat menjadi tidak tenang, sehingga Kapolda harus segera mengambil sikap,” ujar Litanto.
Dirinya juga berkesimpulan bahwa TKA yang datang ke Sultra disertai dokumen yang lengkap, yang kemudian diduga hal ini lah yang menjadi rujuan informasi awal untuk disampaikan ke publik oleh Kapolda.
“Sehingga kita mesti bertanya, kenapa Pak Kapolda yang harus disalahkan, apalagi ada desakan untuk mencopot Kapolda, kasian kita kalau main copot-copot terus,” tegasnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Sultra ini juga menilai, kinerja Kapolda Sultra cukup patut diacungi jempol khususnya dalam penuntasan sejumlah kasus besar yang ada di Sultra .
“Jadi secara organisasi saya tidak sepakat atas adanya desakan publik untuk mencopot Kapolda, karena dia menjelaskan beradasarkan apa yang dihimpung anggota di lapangan,” ungkapnya.
Dirinya berharap, bagi masyarakat jangan hanya karena permasalahan kecil maka langsung menuntut untuk mencopot. Sebaiknya kita mencari solusi terbaik agar permasalahan corona ini bisa diselesaikan.
“Saya yakin Pak Kapolda tidak akan memberikan pernyataan untuk berbohong, dia hanya memberikan keterangan sesuai dari apa yang didapatkan dari tim yang berkerja di lapangan,” pungkas Sekretaris PDIP Sultra ini.
