BURANGA – Adanya isu bahwa masyarakat Desa Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Butom Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak pembangunan kawasan komersil berbasis masyarakat di Pelabuhan Feri Labuan Bajo ternyata tidak benar.
Kepala Desa Labuan Bajo, Anhar K menepis isu penolakan tersebut. Menurut dia, masyarakat Labuan Bajo sangat antusias dalam mendukung program pemerintah tersebut.
“Soal masyatakat saya menolak program pemerintah itu, saya rasa tidak benar, soalnya kami justru dukung penuh program pemerintah ini karena sangat positif,” ucapnya saat ditemui di Labuan Bajo, Rabu (10/1/2018).
Menurut dia, kawasan komersil yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemda Butur tersebut justru dibantu full oleh masyarakat.
“Kan sebagain rumah masyarakat itu masuk dalam kawasan pembanguan kawasan komersil itu, pemerintan instruksikan mereka pindah. Alhasil masyarakat saya pindah tanpa melawan,” jelas Anhar.
Ia juga membeberkan, soal penolakan ada sebagian masyarakat namun dari desa lain.
“Mereka datang berdemo di sini, tapi itu warga desa lain, ” terang Anhar.
Sementara itu warga yang dipindahkan rumahnya, Musrikin mengaku tidak menolak pemerintah terkait pembangunan kawasan komersil berbasis jalan itu.
“Kami tidak keberatan pak, bahkan kami antusias mendukung program pemerintah ini. Awalnya kami memang tidak setuju, tetapi pas pemerintah provinsi waktu itu pak Hado Hasina selaku Kepala Dinas Perhubungan bertemu kami dan memberikan penjelas, kami langsung setuju, ternyata kami tidak dirugikan,” bebernya saat ditemui di rumah pribadinya di Labuan Bajo.
Warga lainnya, La Ode Mane A mengatakan hal yang sama, jika dirinya tidak menolak kebijakan tersebut.
Ia juga mengaku tidak pernah ditipu oleh pihak Dishub Sultra terkait lahan yang akan digunakan maupun lahan lamanya yang kini dibangun untuk kawasan komersil berbasis jalan.
“Kami setuju sekali, kami dipindahkan oleh pemerintan provinsi dan Pemda Butur, mereka menyiapkan lokasi untuk memindahkan kami. Lahan kami yang lama sekarang dipake untuk pembangunan kawasan komersil itu, intinya kami tidak menolak dan tidak merasa ditipu,” ujar dia saat ditemui di pelataran rumah pribadinya yang sementara dibangun.
Kepala Seksi (Kasi) Angkatan Orang dalam Trayek Dishub Sultra, Sukrianto, menyebutkan jika program pengembangan kawasan komersil berbasis masyarakat di pelabuhan Feri Labuan Bajo adalah kerjasama antara Pemprov Sultra, Pemda Butur dan masyarakat Labaun Bajo sendiri.
“Soal kawasan komersil ini, saya kira ini kerjasama kami dan masyarakat juga Pemda Butur,” ucapnya di Pelabuhan Feri Labuan Bajo, Rabu (10/1/2018).
Ia menyebutkan, jika Pemprov Sultra dan Pemda Butur masing-masing punya peran dalam pengembangan program tersebut termasuk relokasi rumah warga.
Sukrianto menambahkam jika pemprov siapkan tempat untuk relokasi, Pemda Butur siapkan biaya relokasi rumah warga dan warga pindahkan rumah sendiri.
“Alhasil masyarakat kok tidak protes,” tambah laki-laki akrab disapa Kinas ini.
Selanjutnya, Jika ada masyarakat yang merasa tertipu terkait pekerjaan proyek penimbunan tahun 2016 lalu silahkan bertemu instansi terkait termasuk kami.
“Mari kita saling menunjukan dokumen perjanjian kerjasama. Kemudian jika keberatan karena kami tidak pernah melakukan pembayaran dan dokumen kerjasamanya ada, silahkan melapor kepihak berwajib,” tegasnya.
“Menyelsaikan masalah seperti ini harus dengan pendekatan proyek,” tutup Kinas.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasinya mengatakan jika, pembangunan kawasan komersil berbasis masyarakat adalah untuk menngintegrasikam terminel tipe B dan kawasan penyeberangan.
“Kita mengedapankan kepentingan keselamatan dalam bertransportasi. Kawasan komersil ini kita bangun dalam rangka menopang berbagai aspek dan tidak merugikan masyarakat,” ucapnya saat dihubungi via WhatsAppnya (11/01/2018).
Ia meneruskan, jika program kawasam komersil tersebut terwujud atas kerjasama masyarakat, Pemda Butur dan Pemprov Sultra sendiri.
Untuk pembangunan terminal terintegrasi di Labuan Bajo telah ada komunikasi antara Dishub Sultra, dan Dishub Butur serta masyarakat.
“Masyarakat memiliki kesepahaman melaui program ini salah satunya adalah eks lokasi pemukiman masyarakat Labuan Bajo dijadikan terminal sedangkan rumah masyarakat ditata oleh Pemda Butur. Semua kebutuhan lahan baru difasilitasi oleh Dishub Sultra, inilah bentuk kemitraan kami antara Pemprov Sultra, Pemda Butur dan masyarakat di Labuan Bajo, ” jelas mantan Plt Sekda Butur ini.
“Masyarakat tahu jika program ini akan bermanfaat kedepannya. Itulah mereka memberikan dukungan penuh waktu kami wacanakan persiapan program kawasan komersil ini,” pungkas Hado.
Reporter: Rahmat R
Editor: Kardin
