Opini: Arwah
Adanya wabah corona atau COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.
Sejak adanya wabah ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk tinggal di rumah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus yang mematikan. Bahkan dibeberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Kondisi ini menimbulkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Khususnya mereka yang berstatus pekerja harian seperti pengemudi ojek online maupun ojek di pangkalan, tukang becak, dan masih banyak yang lain.
Banyak diantara mereka hidupnya begitu susah. Sehingga membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan pangan selama pendemini. Kehadiran pemerintah ini sangat penting untuk menunaikan janji dan amanah konstitusi.
Sejalan dengan itu, Presiden RI Ir. Joko Widodo mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara untuk penanganan dampak wabah COVID 19. Kebijakan itu disusul dengan himbauan kepada semua kepala daerah untuk melakukan Realokasi APBD. Hal ini dimaksudkan agar sebagian anggaran terutama biaya kegiatan yang dianggap tidak menjadi perioritas dialihkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) pada Warga yang rentan terkena Dampak Covid-19.
Dalam pemberian bantuan ini tentu diharapkan tidak dipolitisir untuk kepentingan peribadi karena yang digunakan adalah uang negara.
Namun kesusasahan masyarakat itu justru dieksploitasi. Di tengah jeritan sebagian masyarakat karena tidak bisa makan, masih ada yang mau mengambil untung. Sebagian politisi berlomba ingin terlihat dermawan, peduli sesama dengan memanfaatkan Bansos yang menggunakan uang negara itu.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat bukan mengatas namakan penerintah namun atas nama peribadi-peribadi atau atas nama partai politik. Hal ini dilakukan Eksekutif maupun legis latif. Beberapa kepala Daerah misalnya harus membordir karung beras dengan foto dan nama lengkapnya. Legislatif yang berasal dari partai penguasa juga tak luput untuk memanfaatkan keadaan. Mereka juga mengatas namakan dirinya, dalam pembagian Bantuan Sosial dari pemerintah yang dibagi di dapil masing masing.
Masyarakat pun menerimanya tanpa kritis karena disamping mereka sangat membutuhkan bantuan itu, juga sudah menjadi kebiasaan umat muslim pada bulan ramadhan, banyak para dermawan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat tidak mampu, karena bagi umat muslim bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah. Mereka yang bersedekah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kedermawanan para politisi memang perlu diberi apresiasi namun sayangnya banyak yang memanipulasi Bantuan Sosial (Bansos) yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politik.
Entah siapa yang mau ditipu oleh para dermawan politisi ini. Semoga tidak ada yang memiliki niat untuk menipu Tuhannya di bulan yang penuh berkah ini. Karena kalau itu dilakukan maka hanya akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan maha mengetahui, termasuk niat para pembual.
Ini sangat miris, ditengah bencana, masih ada yang mempolitisasi bantuan kemanusian. Perilaku ini sangat tidak patut dicontoh oleh siap pun juga para politisi lain. Sebagai kepala daerah atau sebagai anggota DPRD, masih banyak ruang lain untuk menunjukan kinerja pada masyarakat agar punya nama baik. Ditengah Pendemi Covid-19 ini, marilah kita membantu saudara-saudara kita dengan tulus dan Iklas.
Tidak penting berapa banyak bantuan yang kita berikan, yang paling penting adalah bantuan itu kita berikan dengan tulus dan ikhlas.
Seorang Politisi yang menghalalkan segala cara itu tidak baik. Apalagi sampai mempolitisasi Bantuan kemanusiaan
Kalau ada kepala daerah maupun anggota DPRD yg masih memiliki niat untuk memanfaatkan kesusahan masyarakat di tengah Pendemi virus Corona, itu sangat keji dan menjijikan
Saya berharap pada Pemerintah Daerah harus memastikan aparat dibawahnya mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan RT dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan secara profesional. Tanpa disusupi kepentingan politik.
Kalau perlu pemerintah membentuk tim independen yang bertugas untuk memantau dan memastikan penyaluran bantuan sosial yang menggunakan uang negara ini, dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
Banyak diantara Mereka hidupnya begitu susah. Sehingga membutuhkan uluran tangan dari para dermawan. Terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan pangan selama pendemi ini.
Kehadiran pemerintah ini sangat penting untuk menunaikan janji dan amanah konstitusi.
Sejalan dengan itu, Presiden RI Ir. Joko Widodo mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara untuk penanganan dampak wabah COVID 19. Kebijakan itu disusul dengan himbauan kepada semua kepala daerah untuk melakukan Realokasi APBD. Hal ini dimaksudkan agar sebagian anggaran terutama biaya kegiatan yang dianggap tidak menjadi perioritas dialihkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) pada Warga yang rentan terkena Dampak Covid-19.
Dalam pemberian bantuan ini tentu diharapkan tidak dipolitisir untuk kepentingan peribadi karena yang digunakan adalah uang negara.
Namun kesusasahan masyarakat itu justru dieksploitasi. Di tengah jeritan sebagian masyarakat karena tidak bisa makan, masih ada yang mau mengambil untung. Sebagian politisi berlomba ingin terlihat dermawan, peduli sesama dengan memanfaatkan Bansos yang menggunakan uang negara itu.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat bukan mengatas namakan penerintah namun atas nama peribadi-peribadi atau atas nama partai politik. Hal ini dilakukan Eksekutif maupun legis latif. Beberapa kepala Daerah misalnya harus membordir karung beras dengan foto dan nama lengkapnya. Legislatif yang berasal dari partai penguasa juga tak luput untuk memanfaatkan keadaan. Mereka juga mengatas namakan dirinya, dalam pembagian Bantuan Sosial dari pemerintah yang dibagi di dapil masing masing.
Masyarakat pun menerimanya tanpa kritis karena disamping mereka sangat membutuhkan bantuan itu, juga sudah menjadi kebiasaan umat muslim pada bulan ramadhan, banyak para dermawan menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat tidak mampu, karena bagi umat muslim bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah. Mereka yang bersedekah untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.
Kedermawanan para politisi memang perlu diberi apresiasi namun sayangnya banyak yang memanipulasi Bantuan Sosial (Bansos) yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politik.
Entah siapa yang mau ditipu oleh para dermawan politisi ini. Semoga tidak ada yang memiliki niat untuk menipu Tuhannya di bulan yang penuh berkah ini. Karena kalau itu dilakukan maka hanya akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan maha mengetahui, termasuk niat para pembual.
Ini sangat miris, ditengah bencana, masih ada yang mempolitisasi bantuan kemanusian. Perilaku ini sangat tidak patut dicontoh oleh siap pun juga para politisi lain. Sebagai kepala daerah atau sebagai anggota DPRD, masih banyak ruang lain untuk menunjukan kinerja pada masyarakat agar punya nama baik. Ditengah Pendemi Covid-19 ini, marilah kita membantu saudara-saudara kita dengan tulus dan Iklas.
Tidak penting berapa banyak bantuan yang kita berikan, yang paling penting adalah bantuan itu kita berikan dengan tulus dan ikhlas.
Seorang Politisi yang menghalalkan segala cara itu tidak baik. Apalagi sampai mempolitisasi Bantuan kemanusiaan
Kalau ada kepala daerah maupun anggota DPRD yg masih memiliki niat untuk memanfaatkan kesusahan masyarakat di tengah Pendemi virus Corona, itu sangat keji dan menjijikan
Saya berharap pada Pemerintah Daerah harus memastikan aparat dibawahnya mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan RT dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan secara profesional. Tanpa disusupi kepentingan politik.
Kalau perlu pemerintah membentuk tim independen yang bertugas untuk memantau dan memastikan penyaluran bantuan sosial yang menggunakan uang negara ini, dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
# bersama kita bisa #
