JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, bahwa instansinya mendukung pelaksanaan Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) yang mengangkat tema tentang kerja Manggala Agni, brigade pemadam kebakaran KLHK.
Dukungan ini disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya saat menerima rombongan PWI Riau yang dipimpin Ketua PWI Riau H. Zulmansyah, di ruang kerjanya, Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (12/03/2019).
Menurut H. Zulmansyah, dalam silaturahmi tersebut Mentri KLHK mengaku mensuport program kerja PWI, khususnya di program kerja Seksi Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta program LKJ yang mengangkat tema seputar kinerja KLHK.
“Alhamdulillah Bu Menteri merespon dengan sangat baik, bahkan memberi hadiah tambahan bagi pemenang LKJ untuk berkunjung ke Taman Nasional Raja Ampat,” kata Zulmansyah, didampingi Wakil Ketua Seksi KLH Zulmiron, Ketua Seksi Seni dan Budaya Kunni Masrohanti dan Wakil Ketua Seksi Usaha dan Kesejahteraan Dara Fitria.
Tidak hanya itu, KLHK juga mendukung program NgoPi (Ngobrol Pintar) yang rencananya bakal digelar PWI Riau sekali sebulan, sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik antara KLHK dan insan pers di Riau, khususnya untuk isu LHK.
“KLHK sebagai narasumber dan wartawan audiensnya. Pada acara NgoPi bersama wartawan ini, kita bisa diskusi, dialog, menambah wawasan terkait kerja setrategis KLHK khususnya di Riau,” ujar Zulmansyah.
Ia juga berharap, KLHK bisa memaksimalkan ruang publik untuk menyampaikan berbagai kinerja yang sudah dilakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Riau. Terutama pada isu tata kelola hutan, pengendalian Karhutla, dan perlindungan ekosistem gambut.
“Ternyata banyak yang sudah dilakukan KLHK, tapi masyarakat Riau banyak yang tak tahu. Karena informasi itu tidak dipublikasikan. Harapan kita setelah bekerjasama dengan PWI, informasi itu bisa disebarkan ke masyarakat lewat teman-teman wartawan,” kata Zulmansyah.
Sementara itu, atas kunjungan rombongan PWI Riau ini, Mentri KLHK Siti Nurbaya mengaku bahwa diskusi yang digelarnya bersama PWI Riau itu positif dan bermanfaat sebagai masukan, bagi Kementerian yang dipimpinnya.
“Atas nama Kementerian LHK, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan pengurus PWI Riau dibawah kepemimpinan Bang Zulmansyah,” kata Siti Nurbaya.
Baca Juga :
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
- Menkes Kunjungi RS Jantung, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto: Alhamdulillah
- Dukung Ketahan Pangan Nasional, Bulog Unaaha, Kabupaten Konawe Terus Lakukan Penyerapan Hasil Produksi
- Terjadi Kekosongan Jabatan di Lingkup OPD Prov Sultra, Anggota DPRD Syahrul Said : Kondisi Sedang Tak Baik Baik Saja
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Busel, Ini Langkah Awal Ridwan Badalah
Menteri LHK yang didampingi Sekjen Kemen LHK Bambang Hendroyono, dan jajaran KLHK lainnya, terlibat dalam diskusi hangat dan akrab selama dua jam lebih. Dikesempatan itu, Siti Nurbaya juga memaparkan secara gamblang berbagai persoalan terkait LHK di Provinsi Riau.
“Menangani Riau itu bagi saya seperti bayi. Harus disayang dengan sangat hati-hati. Khawatir terbuka bajunya sebelah sini, masuk angin. Dibuka sebelah satu lagi takut sakit perut. Jadi hati-hati banget. Kenapa saya sampai beberapa kali datang diam-diam ke Riau, supaya saya bisa dapat data yang akurat dari lapangan,” katanya.
Menurutnya, Provinsi Riau termasuk daerah yang menjadi perhatian utama KLHK. Banyak kasus di Riau yang kemudian diangkat menjadi pilot project penyelesaian masalah yang sama di provinsi lainnya di Indonesia.
“Sebenarnya banyak yang sudah kita benahi dan kerjakan. Semua itu sangat susah payah, butuh fokus dan energi yang luar biasa. Mungkin tidak terlalu terpublish keluar, karena memang konsentrasi kita adalah kerja, agar kelak lingkungan hidup dan hutan Riau lebih baik dari kondisi sebelumnya,” kata Menteri Siti Nurbaya.
Pertemuan penuh keakraban ini ditutup dengan, touring pengurus PWI Riau ke ruang monitor Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK. Di ruangan tersebut rombongan tunjukan bagaimana KLHK memantau aksi kejahatan lingkungan, hotspot, khususnya di lahan konsesi (perusahaan).
