Kelangkaan minyak goreng di hampir seluruh daerah di Indonesia yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa. Antrian panjang terjadi dimana-mana, ditambah lagi meroketnya harga minyak goreng dipasaran.
Minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan rumah tangga, dan juga kebutuhan usaha masyarakat sudah sangat meresahkan, terutama karena itu terjadi menjelang bulan suci ramadhan.
Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Sulawesi Tenggara turut angkat bicara.
Ketua DPW PRIMA, Farida Paroto mengingatkan agar pemerintah tidak tinggal diam dan menganggap remeh persoalan ini.
Menurut Farida, sapaan akrab Farida Paroto (red), kelangkaan minyak goreng ini sangat ironis terjadi di negara yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Baca Juga : Minyak Goreng Langka Jelang Ramadhan, DPW PRIMA Sultra : Pemerintah Jangan Tinggal Diam
“Indonesia itu sejak 2006 sudah menyingkirkan posisi Malaysia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3.61 persen per tahun,” ungkapnya.
Bahkan kata Farida, Kementarian mencatat luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 15,08 juta Hektare (Ha) di tahun 2021 dengan angka produksi sawit di Indonesia sebesar 49,7 juta ton pada tahun yang sama, naik 2,9 persen dari produksi 48.3 juta ton di tahun sebelumnya.
Disisi lain, lanjutnya, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) melalui realesenya sebagaimana dikutip CNNcom (6/3), menyampaikan bahwa 12 perusahaan yang menjadi anggota asosiasi tersebut telah mendistribusikan sebanyak 320 ribu kilo liter atau setara 277 ribu metric ton minyak goreng ke ritel dan pasar tradisional sepanjang Februari 2022.
“Jumlah tersebut jelas telah melebihi kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional yang rata-ratanya mencapai 300 – 310 ribu kilo liter per bulan, menurut data GIMNI,” cetusnya.
“Dari data tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak seharusnya terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Ini jelas ada permainan spekulan, ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk keuntungan besar” sambung Farida.
Baca Juga : Kepala Bappeda Sultra : Gubernur Ali Mazi Rencanakan Sultra Masuk Prioritas Nasional
Oleh karena itu, lanjut Farida, peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sangat diperlukan.
“Pemerintah harus tegas dalam menyikapi masalah ini. tidak cukup hanya dengan menggelar operasi pasar, tapi harus ada kebijakan yang lebih tegas.” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang perlu diambil saat ini adalah dengan mengeluarkan surat edaran atau sejenisnya untuk mengatur harga minyak goreng di pasaran.
“Bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bupati Enrekang di Sulawesi Selatan, yang mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di wilayahnya,”lanjutnya.
Kebijakan seperti itu menurut Farida, bisa menekan harga minyak goreng di pasaran dan sekaligus sebagai langkah untuk mengatasi tindakan oknum-oknum yang telah membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat.
“Jika pemerintah tidak mengambil sikap tegas seperti itu dalam waktu dekat ini, kelangkaan minyak goreng berpotensi terjadi hingga bulan suci ramadhan, dan itu akan semakin meresahkan bahkan berpotensi menciptakan gejolak sosial,” pungkasnya.
Penulis : Redaksi
