Penulis : Koordinator Media Center Pembangunan PUPR Mubar, Surachman
OPINI – Masyarakat pemerhati Muna Barat hari ini, apakah Muna Barat sudah rapi? Pertanyaan muncul dibenak masyarakat menyusul langkah politik Bupati Muna Barat La Ode M. Rajiun Tumada untuk mengikuti kontestasi politik di Pilkada Kabupaten Muna 9 Desmber 2020. Banyak yang bertanya, pasal apa gerangan yang membuat beliau harus masuk dalam ranah pertandingan politik pada pilkada Muna tersebut, padahal saat ini La Ode M. Rajiun Tumada juga memiliki jabatan Bupati di Muna Barat yang masa baktinya kurang lebih 2 tahun lagi.
Jagad medsos diramaikan oleh diskusi perihal majunya beliau di Muna. Tentu pastilah menuai polemik, pro dan kontra tergantung subjektivitas masing-masing. Namun alangkah baiknya diskusi tersebut didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rasional tak hanya faktor suka atau tidak suka semata terhadap figur La Ode M. Rajiun Tumada.
Sosok La Ode M. Rajiun Tumada rupanya merupakan sosok unik bahkan satu satunya di Indonesia yang notabene seorang Bupati aktif, kemudian memutuskan mundur dan maju sebagai Bupati didaerah lain. Yang masyarakat mahfum biasanya Bupati akan Maju Gubernur, atau Gubernur ke Presiden seperti halnya Jokowi yang meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada 2014 yang silam atau Wakil Gubernur Jatim saat ini Emil Dardak yang sebelumnya menjadi Bupati Trenggalek di Jawa Timur. Namun majunya La Ode M. Rajiun Tumada ini sebagai Balon Bupati Muna sejatinya bukannya inprosedural atau tak dibenarkan oleh undang-undang.
Tak ada regulasi sampai saat ini yang tak membolehkan seorang Bupati aktif untuk maju sebagai calon Bupati didaerah lain. Artinya secara konstitusional langkah politik La Ode M. Rajiun Tumada tak melanggar hukum. Bagaimana dengan tanggapan netizen terkait tanggung jawab moral beliau dalam menuntaskan janji janji politiknya di Muna Barat.
Terkait hal tersebut, dalam setiap kesempatan La Ode M. Rajiun Tumada selalu menyampaikan bahwa “saya memang mundur sebagai Bupati Muna Barat nantinya, tapi bukan berarti visi misi kami sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Muna Barat 2017 – 2022 akan berhenti dilaksanakan, akan tetap dilanjutkan oleh Bapak Achmad Lamani”.
Karena Visi Misi dalam RPJMD itu tak berubah, sekalipun ada pergantian bupati. Perubahan RPJMD barulah berubah jika ada pergantian pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai akibat adanya pemilihan kepala daerah serentak. Apalagi menurutnya Bapak Achmad Lamani masih konsisten mengawal implementasi RPJMD Muna Barat sampai berakhirnya periode kepemimpinan mereka diakhir tahun 2022 mendatang.
Majunya La Ode M. Rajiun Tumada sebagai Bakal Calon Bupati Muna pastilah diikuti oleh beraneka ragam komentar publik baik secara langsung maupun dijagad media sosial. Yang paling menyeruak adalah perihal tanggapan netizen yang mempertanyakan kinerja Rajiun Tumada (RT) selama memimpin Muna Barat. Ada pertanyaan mengapa harus merapikan Muna, apakah di Muna Barat sudah rapi?
Pertanyaan ini cukup logis disampaikan dijagad medsos mengingat jabatan beliau akan berakhir 2 tahun lagi di Muna Barat. Dengan masa jabatan yang tersisa 2 tahun lagi, apakah semua janji-janji politiknya telah ditunaikan atau seperti apa kondisinya. Misalnya jika harus diskala 1 sampai 10, maka capaian beliau dalam menakhodai Muna Barat sudah mencapai berapa? Jika diatas angka 5 itu berarti ada progress positif namun jika sebaliknya masih berada dibawah angka 5 artinya stagnan atau bahkan mengalami perlambatan.
Untuk menjawab ini semua rasanya tak cukup waktu dan ruang, namun akan dibatasi pada indikator-indikator penting diantaranya kebijakan anggaran, pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan, infrastruktur dasar dan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat (angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, pemerataan pendapatan, penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi politik desa.
Sesuai dokumen RPJMD Muna Barat periode 2017-2022. Visi pasangan Rahmatnya (Rajiun Tumada dan Achmad Lamani) adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS.
Visi ini diimplementasikan melalui 5 (lima) misi yaitu :
- Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
- Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.
Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi diatas maka kebijakan anggaran yang dilakukan menitikberatkan pada pemanfaatan anggaran yang mempedomani prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yakni tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk sebesar besar kemakmuran masyarakat.
Untuk itu alokasi anggaran yang diporsikan pada setiap program/kegiatan disesuaikan dengan rekomendasi pemerintah pusat. Misalnya jika kita mencermati proporsi belanja modal pada APBD Muna Barat 2017 – 2020 maka telah mencapai rata-rata 34,22%. Rekomendasi pusat pada sektor belanja modal selalu mensyaratkan minimal 30%. Ini berarti dorongan percepatan pembangunan di Muna Barat dapat terjadi akibat proporsi belanja modal yang lebih tinggi. Jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat digenjot pembangunannya.
Disektor pendidikan juga demikian sesuai regulasi pemerintah pusat dan amanah pasal 31 ayat 4 amandemen UUD 1945 yang mensyaratkan alokasi anggaran minimal 20% disektor pendidikan juga telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Muna Barat. Saat ini proporsi belanja disektor pendidikan rata-rata tahunannya mencapai 20,66%. Proporsi ini tentu merupakan sinyal positif terhadap nasib dunia pendidikan di Muna Barat.
Apalagi program yang diluncurkan di masyarakat tak melulu pada aspek fisik semata, namun juga berkaitan dengan bantuan pendidikan baik beasiswa maupun bantuan seragam sekolah yang diperuntukkan untuk SD,SMP/sederajat. Khusus beasiswa pendidikan selain beasiswa berprestasi yang dialokasikan dari APBD Muna Barat juga berkat kepiawaian La Ode M. Rajiun Tumada dalam mengkases program pusat maka siswa/siswi di Muna Barat sejumlah 3.625 orang mendapatkan kucuran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Bagaimana dengan sektor kesehatan? setali tiga uang dengan sektor pendidikan maka disektor ini pula tak kalah mendapatkan perhatian. Pasal 171 ayat 2 UU No 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa besarnya anggaran minimal 10% dari total APBD. Maka sejak tahun 2017 sampai saat ini rata-rata belanja sektor kesehatan telah mencapai 14,94 %. Hasilnya dapat dikatakan menggembirakan, saat ini Muna Barat telah memiliki RSUD sendiri dengan fasilitas dan ditunjang oleh tenaga medis yang cukup memadai.
Diakhir tahun 2019 RSUD Muna Barat telah mendapatkan akreditasi dasar (bintang dua), untuk ukuran pencapaian pada DOB prestasi ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Belum lagi ditunjang dengan pelayanan pada puskemas yang beberapa diantaranya telah mendapatkan akreditasi madya dan dasar.
Disektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada indikator indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup pembangunan manusia atau level/peringkat pembangunan wilayah. Secara umum memang posisi IPM Muna Barat sampai tahun 2019 menunjukan trend kenaikan jika pada tahun 2018 IPM Muna Barat mencapai 64.11 maka pada tahun 2019 mencapai 64.45.
Pencapaian ini mengungguli DOB seusianya di Sulawesi Tenggara. Jika dibandingkan dengan pencapaian Kabupaten induknya yakni Kabupaten Muna maka pada tahun 2019 IPM Kab. Muna mencapai 68.97 hanya melampaui 4.52 poin dari Kabupaten Muna Barat. Jika Pemda Muna Barat terus konsisten melakukan agenda agenda pembangunan disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara massif maka tak mustahil IPM Kab. Muna Barat akan melampaui kabupaten induknya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
Pada sektor infrastuktur dasar dan konektivitas, perhatian La Ode M. Rajiun Tumada tak tanggung tanggung dengan dukungan alokasi anggaran belanja modal yang senantiasa menembus proporsi 30 persen APBD maka hasilnya saat ini sangat menggembirakan. Jalur-jalur produktif antar desa, antar kecamatan dan jalan-jalan kabupaten sudah sebahagian besar teraspal dan dalam kondisi baik. Sampai saat ini telah dibangun 786 km jalan di Muna Barat.
Ada testimoni seorang sahabat yang kebetulan dia bersama istri berkunjung ke Muna Barat. Menurutnya istri sahabat tersebut baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Muna Barat dan dia sangat terkesan dengan kondisi jalan di Muna Barat yang menurut istri sahabat tersebut “kondisi jalan di Muna Barat seperti halnya jalan tol”. Ungkapan tersebut menurut hemat saya rasa-rasanya tak berlebihan jika kita merujuk pada kondisi-kondisi jalan di Muna Barat saat ini yang cukup mulus, sedikit kubangan kecil bahkan hampir jarang ditemukan pada jalur-jalur arteri maupun kolektornya.
Kesan dari pangguna jalan tersebut seolah mewakili kesan hampir sebagian besar para traveler yang berkunjung ke Muna Barat dimana mereka merasakan tak ada kesulitan berarti dalam mengeksplore kawasan kawasan yang ada di Muna Barat karena begitu baiknya konektivitas antar wilayahnya baik dikawasan Lawa Raya, Kusambi Raya dan Tiworo Raya.
Bagaimana dengan pintu masuk ke Muna Barat khususnya akses regionalnya? juga sangat mudah. Beroperasinya Bandar Udara Sugi Manuru berkat loby La Ode M. Rajiun Tumada semakin membuat jazirah pulau Muna merupakan pulau yang relatif mudah diakses kapan dan darimana pun. Jika kita sampai di Bandar Udara Sugi Manuru seolah olah rasanya kita telah berada di Jakarta, kemudian malaysia bahkan eropa.
Rasa itu muncul karena koneksi rute penerbangan langsung Laworo – makassar (Bandar udara sultan hasanuddin yang notabene merupakan bandar udara berkelas Internasional) dimana penerbangan internasional setiap saat dilayani oleh Bandar Udara Hasanuddin. Bandar udara Sugi Manuru menjadikan Muna Barat sangat strategis dan memiliki keunggulan komparatif dibanding kota kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Membaiknya infrastruktur dasar dan konektivitas antar kawasan rupanya diikuti pula oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi Muna Barat. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi Muna Barat yang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Muna Barat mencapai 5,31% maka pada tahun 2019 mencapai 6,79% yang melampaui kabupaten induknya yang hanya mencapai 5,4 % dan melampaui rata rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang hanya mencapai 6,51%.
Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bergeraknya roda ekonomi di Muna Barat yang berimplikasi pada pendapatan masyarakat Muna Barat yang terdistribusi secara merata dengan ketimpangan sedang. Ini terindikasi dari indeks rasio gini Muna Barat pada poin 0.41 yang artinya terdapat ketimpangan rendah pendapatan masyarakat. Disisi yang lain pada sektor pengangguran, prosentase angka pengangguran di Muna Barat lebih rendah dari prosentase angka pengangguran kabupaten induknya pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Muna 4,7%.
Sedangkan Kabupaten Muna Barat 3,12 %. Jika dibandingkan dengan rata rata angka pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara maka Muna Barat masih lebih kecil, yang mana pada tahun 2019 prosentase pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 3,59%.
Prosentase kemiskinan juga mengalami penurunan dimana diawal kepemimpinan La Ode M. Rajiun Tumada dan Achmad Lamani pada tahun 2017 prosentase kemiskinan mencapai 16,24 % dan pada tahun 2019 menurun signifikan menjadi 13,84%. Sekalipun masih diatas rata-rata prosentase kemiskinan Sulawesi Tenggara yakni 11,24%.
Namun capaian Muna Barat patut diapresiasi karena dapat mengurangi 2,4 % penduduk miskin dalam kurun waktu 2 tahun. Ini berarti skenario kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Apalagi Bupati Muna Barat La Ode M. Rajiun Tumada getol membangun komunikasi guna melahirkan program-program pengentasan kemiskinan baik yang diinisiasi oleh pemerintan provinsi maupun pemerintah pusat.
Sektor penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah juga memiliki kinerja yang amat baik. Puncak dari semua itu adalah raihan WTP sebanyak empat kali berturut turut. Sekiranya kita objektif menilai ini maka capaian tersebut merupakan prestasi spektakuler karena dalam kurun waktu lima tahun sejak berdirinya Muna Barat dapat meraih WTP yang biasanya bagi kabupaten lain membutuhkan waktu puluhan tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa agenda good and clean governance telah berjalan dengan cukup baik sekalipun barangkali masih ada perbaikan disana sini namun kadarnya tak begitu signifikan lagi. Barangkali memulai debutnya sebagai Kabupaten baru dapat dikatakan Muna Barat telah memiliki fondasi yang cukup baik dan ada kesan bahwa daerah ini dikelola dengan baik tak serampangan atau salah urus. Karena biasanya kabupaten baru itu mewarisi masalah masalah laten kabupaten induknya.
Namun rupanya berbeda dengan Muna Barat, ditangan Rajiun Tumada rupanya falsafah “memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik” itu dijalankan. Artinya hal hal yang kurang baik dimasa lalu ditekan agar tidak berkembang dan mempengaruhi jalannya pemerintahan di Muna Barat namun sebaliknya yang baik dipertahankan dan dilanjutkan agar lebih baik lagi. La Ode M. Rajiun Tumada selalu menekankan kepada para ASN di Muna Barat untuk melepas cara cara lama yang menghambat pembangunan dan menggantikannya dengan cara nya yang kita sebut sebagai “Rajiun Role Model”.
Penekanan pada pola kerja disiplin dan solidaritas kerja sama tim menjadi prasyarat utama meraih kesuksesan. Makanya sejak beliau menjabat sebagai Pj. Bupati Muna Barat, tradisi apel bersama setiap hari senin dalam setiap minggunya dilaksanakan secara rutin dengan disiplin. Apel bersama ini selain berfungsi sebagai wadah koordinasi antar OPD dan mendengarkan briefing pimpinan ke staf juga menjadi wadah silaturahmi untuk menjaga solidaritas antar ASN, aparatur desa dan kecamatan lingkup Pemda Muna Barat.
Hal lain yang tak kalah baiknya adalah dukungannya yang besar terhadap tumbuh kembangnya iklim demokrasi pada level desa. Saat ini 81 desa di Muna Barat telah lahir para kepala desa hasil pilkades serentak di Muna Barat. Penyelenggaran pilkades serentak di Muna Barat merupakan komitmen dan kesungguhan La Ode M.Rajiun Tumada dalam pelembagaan praktek berdemokrasi dilevel desa.
Harapannya tentunya dengan lahirnya para kepala desa melalui ajak pemilihan kepala desa secara langsung akan melahirkan kepercayaan publik pada skala desa terhadap figur kepala desa. Adanya kepercayaan publik yang lahir dari iklim kompetisi demokrasi yang sehat adalah prasyarat utama maju mundurnya sebuah desa. Melalui pelaksanaan pilkades serentak merupakan wujud sikap pro demokrasi yang ditunjukan oleh seorang Rajiun Tumada. Sehingga kadangkala akan terasa sumir dan lucu jika masih ada pendapat di media sosial yang mengatakan bahwa sosok Rajiun Tumada adalah sosok otoriter. Bagaimana mungkin ia dikategorikan otoriter sementara dia sendiri mendorong proses demokrasi itu sendiri sehingga dapat berjalan.
Sekelumit fakta fakta diatas kiranya dapat menjawab pertanyaan pada judul tulisan diatas apakah Muna Barat sudah rapi? Jika sidang pembaca objektif pastilah akan menjawab bahwa Muna Barat hari ini sudah jauh berubah dan lebih baik. Oleh karenanya tak berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa Muna Barat sudah rapi. Maukah anda Rapi? Wallahu a’lam bish-shawabi.
