KENDARI, Mediakendari.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik dengan mengangkat tema “Menguatkan Sinergitas para pihak dalam pengawasan pelayanan publik di Sulawesi tenggara,” bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (9/12/2023).
Kegiatan ini di buka langsung kepala perwakilan ombudsman provinsi Sulawesi Tenggara Mastri Susilo yang dihadiri Kepala Dinas DPMPTSP, Dekan Fisip Universitas Haluoleo, BKPSDN Kota Kendari, BKPSDN Kolaka Timur, BKPSDN Konawe Selatan, dan dari berbagai instansi lainnya.
Mastri Susilo dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” katanya.
Ia menyampaikan kegiatan ini mengusung tema “Menguatkan Sinergitas para pihak dalam pengawasan pelayanan publik di Sulawesi tenggara”. Maksud dari penguatan pengawasan pelayanan publik dilakukan untuk mencegah terjadinya KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, penegakan pengawasan bertujuan untuk menghilangkan kekuasaan oleh pejabat pelayanan publik sehingga masyarakat sebagai pengguna bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, murah, mudah dan transparan.
Pada kesempatan itu ia menjelaskan Ombasdman merupakan salah satu lembaga untuk mengawasi publik Sulawesi tenggara. Ombasdman ini di sultra di tutup pada 2012 yang lalu tepatnya bulan Oktober dan hari ini ombasdman berumur 11 tahun di Sulawesi tenggara.
“Selama 11 tahun berlalu banyaknya kendala dan masalah yang kami hadapi, namun kami selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi tenggara,” ujar Mastri mengurai.
Mastri menjelasakan pada bulan Desember 2023, laporan yang masuk di kantornya kurang lebih 553. Laporan itu terdiri dari laporan yakni, konsultasi laporan, reaksi spak Ombasdman, dan laporan investigasi inisiatif ombudsman. Dari 553 laporan terdapat 211 laporan yang sudah terverifikasi. Dari laporan yang masuk di kota Kendari terdapat 149 laporan untuk tahun 2023. Sedangkan Buton Tengah dan Buton Selatan belum ada laporan kepada pihak Ombusdman.
“Kami juga melakukan sidang di beberapa vasilitas yaitu pelabuhan penyebrangan Kendari, dan terminal IPB yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi tenggara. Dari sidang yang kami lakukan terdapat beberapa daerah tidak menggunakan vasilitas yang tersedia dengan baik yakni kolaka timur,” tuturnya.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya bisa memberikan suatu edisi baru untuk bagaimana 2024 mendatang ombudsman bisa bersinergi dengan lebih baik dengan karya-karyanya yang baru agar layanan publik Sulawesi Tenggara semakin baik lagi.
Reporter : Astuti
