PASARWAJO – Dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara (Sultra) membuka Forum Group Discusion (FGD). Dalam rangka pengawasan pemilu partisipatif pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan Presiden Tahun 2019 mendatang.
Ketua Panwaslu Buton, Irfan mengakatan, dengan melihat keanggotaan Panwaslu yang minim dan personil keanggotaan untuk pengawasan, sehingga pihaknya membuka FGD kepada seluruh peserta yang berasal dari keterwakilan setiap desa dan kelurahan Sekabupaten Buton.
“Pemilihan umum dalam kompetisi politik memang rentan terjadi pelanggaran, sehingga beresiko pada terganggunya integritas proses dan hasil Pemilu yang merugikan,” Terang Irfan, Selasa (28/11).
Tempat yang sama, Anggota Bawaslu Sultra, Hadi Machmud menyampaikan, Sosialisasi pengawasan Pemilu ini perlu di tingkatkan terus menerus, agar menciptakan pengertian di masyarakat dalam proses Pemilu yang berintegritas.
“Bangunlah komunikasi dengan seluruh lembaga dan masyarakat, agar sama-sama mengambil peran dan tugas dalam pengawasan pemilu pada 2019 nanti,” jelasnya.
Hadi Machmud juga menambahkan, Panwaslu Kabupaten, Panwascam dan Petugas Pengawas Lapangan, harus saling bekerjasama dengan baik dan terpecaya.
“Kepada masyarakat, bila menemukan indikasi pelanggaran pemilu, maka segera dilaporkan kepada Bawaslu, bila Panwas kabupaten tidak menindak lanjuti pelaporan dari masyarakat tersebut. Agar menghindari Pemungutan Suara Ulang yang dapat merugikan negara,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan FGD, juga dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, perwakilan pemuda dan karangtaruna Sekabupaten Buton, serta perwakilan dari Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Buton.
Reporter: Mualim
Editor: Kardin
