BREAKING NEWS

Pemerintah Dituntut Tuntaskan Problem Pertambangan di Indonesia Timur

1210
×

Pemerintah Dituntut Tuntaskan Problem Pertambangan di Indonesia Timur

Sebarkan artikel ini
Ketgam: Lukman Hakim saat menyampaikan orasinya di depan gedung sate Gubernur Bandung. Foto: ist.

BANDUNG, Mediakendari.com – Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah Indonesia bagian timur sangat melimpah. Tentu hal ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945.

Sayangnya, bagi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur merasa, jika harapan besar itu tidak sepenuhnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Buktinya, eksploitasi SDA yang ada hingga saat ini malah berbanding terbalik menjadi malapetaka. Seperti terjadinya konflik sosial, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, gagalnya pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi efek negatif lainnya.

Untuk itu, beberapa organisasi mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia timur yang sedang menuntut ilmu di Bandung, bersatu guna menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sekelompok elit yang terlibat dalam eksploitasi pertambangan.

“Kami meminta agar pemerintah pusat lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Bukan hanya mengejar keuntungan dan meninggalkan kerusakan lingkungan bagi daerah kami, khususnya Indonesia timur,” ujar Lukman Hakim, salah seorang orang orator perwakilan Solidarity Of Sultra, Sabtu (2/3).

Kata dia, ada beberapa tuntutan yang disampaikan ia dan rekan-rekannya dalam aksi damai di pelataran Gedung sate Gubernur Bandung.

Diantaranya, menuntut perbaikan regulasi Undang-undang tentang perizinan tambang yang tumpah tindih, mendesak pemerintah meninjau ulang terkait izin pertambangan yang masuk di pulau-pulau kecil Indonesia timur, menuntut pemastian jaminan kelayakan aktifitas pertambangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

“Kami juga menuntut pemerintah pusat untuk mengambil tindakan yang konkrit terhadap perusahan pertambangan yang melangggar aturan amdal (analisis dampak lingkungan), serta mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap kerakusan dan kerusakan lingkungan yang dibuat oleh tangan-tangan kapitalis pemerintah pusat,” timpalnya.

Ia jg membeberkan, terkait adanya penyelewengan dan kerakusan pihak pemerintah dan pelaku usaha sehingga menimbulkan konflik sosial dan degradasi lingkungan yang hal ini otomatis akan berdampak pada masyarakat.

“Pada dasarnya aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Timur adalah menuntut keberpihakan pemerintah pusat kepada rakyat kecil dalam menyikapi persoalan pertambangan khususnya di Indonesia bagian timur,” tandasnya.

Reporter : Erwino

You cannot copy content of this page