Reporter: Betirudin / Editor: La Ode Adnan Irham
KENDARI – Pemerintah Kota Kendari mendorong pengelolaan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengelolaan Lingkungan. Hal itu terlihat saat rapat koordinasi bersama Camat, Lurah dan RT RW se-Kota Kendari, Kamis 27 Februari 2020.
Rakor yang digelar di Taman Kota (Tamkot) Kendari itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kendari, Nahwa Umar mengatakan, dengan diserahkanya hal tersebut, menandai dimulainya pungutan PBB-P2 dan pengelolaan sampah rumah tangga.
Nahwa merinci tugas-tugas masing-masing yakni, Camat dan Lurah harus memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai manfaat PBB-P2 bagi pembangunan.
Ketua RT/RW diminta mengoptimalkan penyaluran SPPT dan dipastikan semua diterima wajib pajak, sebelum September 2020. Kemudian, Unit Pelaksana Badan (UPB) di tingkat kecamatan dan kelurahan, proaktif menagih PBB, baik tahunan maupun tunggakan sebelumnya.
Selain itu, Camat dan Lurah menginventarisir permasalahan PBB dan melaporkan ke tim indentifikasi PBB, melalui badan pengelola pajak dan retribusi daerah.
Kemudian, Badan pengelola pajak dan retribusi daerah, agar selalu memonitor dan mengawasi penerimaan PBB setiap bulannya. Komunitas bekerja sama dengan RT/RW, agar pengelolaan sampah berjalan baik.
“Pengelolaan PBB-P2 telah diamanatkan dalam UU Nomor 28 tahun 2019, tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” paparnya.
Ia berharap optimalisasi pajak dibutuhkan kesungguhan dan tekad yang kuat, serta kerja sama yang baik dengan masyarakat Kota Kendari. (B)
