Reporter : Rahmat R.
Editor : Kang Upi
KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang bakal menyulap kawasan ks MTQ Kota Kendari.
Rencananya, kawasan tersebut akan ditata dan dibenahi seperti kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta. Rencana ini ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2019.
Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra Pahri Yamrul mengatakan, untuk diawal pihaknya akan membenahi para pedagang yang telah dilarang untuk berjualan didalam kawasan. Sebab banyak penjual yang masuk kembali, setelah sebelumnya berjualan diluar.
“Termasuk sudah banyak kabel listrik yang hilang, dan itu sudah saya sampaikan ke Wagub waktu rapat kemarin di Kantor Gubernur,” ungkapnya saat ditemui mediakendari.com, di kantornya, Kamis (27/12/2018).
Menurutnya, untuk mengganti infrastruktur yang rusak dan hilang, setiap tahun dibutuhkan anggaran hinga puluhan juta. Dan untuk pembenahan kawasan MTQ tahun 2019, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.
Menurutnya, pembenahan ini juga terkait rencana perayaan HUT Sultra atau yang dikenal juga sebagai Halo Sultra di tahun 2019 mendatang.
“Kan kalau Halo Sultra nanti pasti kita pake itu lampu-lampu untuk penerangan. Supaya kelihatan seperti Monas,” ujarnya.
Selain lampu dan keberadaan penjual, Ketua Perbasasi Sultra ini menyabut jika pembenahan kawasan MTQ selanjutnya yakni membenahi pagar yang rubuh atau rusak.
“Kita sudah warning lagi, bahwa merusak aset negara bisa dituntut dan dipidana,” tegas Pahri Yamsul.
Dengan penertiban yang akan dilakukan ini, diharapkan kedepan kawasan tersebut bisa menjadi tempat sosialisasi masyarakat. Sehingga, jika nanti kawasan Taman Kota (Tamkot) penuh bisa dialihkan ke MTQ, untuk berekreasi gratis.
“Berapa item yang akan dibenahi itu tergantung desain, dan diliat anggaran barapa serta diliat juga mana yang urgen untuk dibenahi. Sehingga membentuk karekteristik MTQ sendiri,” bebernya.
Untuk diketahui, bahwa tangga dan Lift ditugu MTQ saat ini sudah berfungsi. Namun belum digunakan karena pertimbangan teknis.
“Kalau untuk masyarakat kita belum bisa sebutkan, tapikan kita akan serahkan kepihak yang berwenang apakah BPKD atau Bapenda. Kan itu butuh listrik, jangan sampai kita naik disuruh bayar Rp 1000 atau 2000. Jadi MTQ ini sudah seperti Monas,” tukas Pahri. (b)
