Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Puluhan pemuda asal Pulau Kabaena yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30-SPK) menagih janji Bupati Bombana, Tafdil soal jalan lingkar.
Janji tersebut menjadi tuntutan yang disampaikan masa G-30 SPK dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/9/2019).
Koordinator aksi Yunus Masse menjelaskan, jalan lingkar Kabaena merupakan persoalan kemanusian. Sebab, masyarakat Kabaena ingin hidup dengan layak dan lebih baik.
Yunus juga menyebut, bahwa jalan raya di kabupten yang dikenal dengan daerah penghasil emas di Sultra itu, sebagai negeri antaberantah, karena tidak pernah tersentuh pembangunan.
Baca Juga:
- Ketua Bawaslu Konut Lantik 39 Anggota Panwascam
- Lantik Panwascam, Ketua Bawaslu Baubau: Tiga Tugas Langsung Menanti
- Ketua Baswalu Konawe, Abuldan Lantik 84 Panwascam Pilkada 2024 yang Dihadiri, Wike Ketua KPU, Komisioner Bawaslu Sandra Asbar dan Restu Tebara. Uniknya Restu Telihat Murung
- Ketua Ansor Konawe Kembali Laporkan KPU dan Bawaslu Konawe yang Kedua Kalinya di DKPP, Terkait Dugaan Pelanggaran Etik saat Pilcaleg
- Bawaslu Konawe Umumkan 84 Anggota Panwas Kecamatan Yang Akan Bertugas di Pilkada 2024
- Kasi Penkum Kejati Sultra Sebut, Kajati dan Wakajati Serta Empat Kajari Berganti
“Namun pemerintah tidak peka terhadap hal itu. Saya anggap Bombana ini sebagai Negeri Antaberantah,” tegas Yunus.
Menurutnya, sesuai janji yang disampaikan Pemda Bombana seharusnya melaksanakan janjinya tersebut. “Harus satunya kata dan tindakan. Infrastruktur jalan di Kabaena yang seharusnya menjadi Kenyataan, tapi malah kabur,” teragnya.
Ia juga meminta agar Bupati Bombana, Tafdil tidak pilih kasih dalam mewujudkan program pembanguan infrastruktur di wilayah itu. “Masyarakat Kabaena menginginkan agar pembangunan jalan agar segera dilakukan,” ujarnya.
Untuk tuntutannya ini, masa aksi sedianya akan ditemui Asisten III Setda Bombana, namun masa aksi menolak karena menganggap pejabat daerah tersebut tidak memiliki kapasitas mengeluarkan kebijakan. /B