Penulis : Rusli
OPINI – Tak semua sektor bisa di onlinekan, salah satunya dalam sektor pendidikan yang masih menjadi problematika di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan baik itu dijajaran tingkat atas maupun tingkat bawah.
Kalau ingin pendidikan online maka pemerintah harus terlebih dulu siap memberi fasilitas yang berupa bantuan kuota dan smartphone/leptop, terlebih pada jenjang sekolah dasar ataupun pada tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai masalah yakni pada sekolah yang berada di pelosok desa atau bisa di katakan sekolah yang ada di lereng gunung yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler, listrik.
Hal ini memberikan dampak yang cukup besar pada system belajar online mengakibatkan perubahan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 ini berpotensi memunculkan masalah baru yaitu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi karena membengkaknya biaya yang akan di tanggung oleh orang tua siswa.
Berbagai kasus keluhan-keluhan terjadi di lapangan, baik pimpinan sekolah maupun para pendidik yang menyayangkan dimensi kepemimpinan seperti soal manajemen, disiplin, birokrasi dan administrasi yang setiap saat berubah-ubah. Tidak sedikit sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, misalnya: gedung sekolah, alat-alat laboratorium, buku-buku di perpustakaan, Wifi dan sarana prasarana pendukung lain.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga soal kepemimpinan di sekolah turut berperan mewarnai wajah penyelenggaraan dunia pendidikan serta memperlebar kesenjangan dan konflik internal para pendidik. Karena pendidikanlah yang menjadi ujung tombak suatu bangsa ketika ingin maju dan bersain dengan negara lain. Hingga menempatkan sumber daya yang sesuai pada keilmuan seseorang bukan karena faktor politik hingga orang yang ditempatkan pada suatu jabatan bukan pada kompetensinya, karena ini sangat berpengaruh besar pada kemajuan pendidikan ksususnya Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah harus melihat terlebih dahulu serapan tenaga kerja pada keahlian masing – masing putra bangsa yang mempanyai kompetensi dan tidak lagi membayar tenaga kerja/ahli dari luar.
Jika carut marut pendidikan terus didomplengi tujuan-tujuan di luar “mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka nasib negara ini hanya akan tinggal menunggu saat kehancurannya.
Harus ada pioneer-pioneer baru yang cinta terhadap dunia pendidikan, sehingga dengan kecintaannya tersebut dapat membarakan pentingnya belajar dan bersekolah di dada semua warga Indonesia. Harus ada agent of change yang peduli terhadap nasib bangsa, sehingga dengan kepeduliannya tersebut dapat mengubah wajah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.
Situasi pendidikan ksususnya indonesia mempunyai dampak yang paling terlihat atas perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19 yaitu dalam proses belajar dan keefektifan proses mengajar. Banyak orang tua harus mengakui bahwa menjelaskan berbagai mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah tidak semudah yang dibayangkan.
Hampir semua orang tua di Indonesia pada saat ini, kebagian tanggung jawab mendampingi anak belajar dari rumah. Kerja keras para guru dan dosen selama ini sungguh patut diapresiasi. Perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19 juga turut dirasakan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Indonesia, yang mana pihak Kemendikbud resmi membatalkan pelaksaan ujian nasional untuk tahun ajaran 2019/2020.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease.
Ditengah pembatasan sosial akibat wabah Covid-19, kita harus tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan dan Siswa-siswi harus menghadapi kondisi yang berbeda untuk memperoleh pendidikan, karena pandemi virus corona (Covid-19) pada tahun ini belum juga berakhir. Hampir tidak ada yang menyangka, wajah pendidikan akan berubah drastis akibat pandemi Covid-19.
Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis apakah orang tua memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Angka putus sekolah dari kawasan perdesaan juga diperkirakan akan meningkat. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur, baik secara tertutup atau terbuka.
Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi membuat mereka terjebak dalam lingkaran tidak berujung (vicious circle) kemiskinan struktural. Pasalnya, tidak semua peserta didik mampu beradaptasi dengan metode pendidikan yang baru ini, Sehingga, banyak orangtua murid yang merasa kesulitan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Termasuk, memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru-guru swasta maupun guru honorer (termasuk guru tidak tetap), yang masing – masing berjumlah hampir satu juta orang. Ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah, secara langsung dan tidak langsung, menurunkan pendapatan mereka.
