LASUSUA – Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa masih harus mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak, seperti potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sangat besar, ternyata belum dapat dikelola dengan baik oleh desa itu sendiri. Bahkan istilah BUMDes saja masyarakat belum begitu banyak mengetahuinya. Di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) contohnya, BUMDes belum menjadi sebuah pilihan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.
Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Sufly menjelaskan, ada beberapa faktor permasalahan dalam pengelolaan BUMDes di Kolut. Dari beberapa faktor yang membuat BUMDes yang telah berdiri, namum jalan di tempat serta bermasaalah yakni, permasalahan sumber daya manusia, ketidakmampunya seorang pengurus dan menggerakan BUMDes, sehingga keberadaanya hanya sebatas nama serta jalan di tempat.
“Memang tidak mudah dalam mengelola, karena harus transparan dalam pengelolaanya serta pengurus BUMDes harus memiliki rekam jejak yang baik, kalau yang dipilih orang terbaik dalam pengurusan diiringi dengan inovasi, maka saya yakin BUMDes di desa tersebut akan tumbuh dengan baik,” katanya kepada Mediakendari.com, Selasa (23/10/2018).
Lebih lanjut, Sufly mengatakan, faktor lainnya yakni permasalahan pengelolaan BUMDes di desa, karena minimnya Sosialisasi ketingkat desa sehingga pemahaman warga masaalah BUMDes sangat kurang.
“Yang mengetahui hanya pengurus BUMDes itu sendiri, karena minimnya sosialisasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi Tepat Guna, khususnya BUMDes di kolut yang belum dimiliki ” terangnya.
Ia juga mengakui, tidak semuanya BUMDes di Kolut bermasaalah, karena sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 berdirinya BUMDes di kolut banyak menuai permasalahan, namun pengelolaan BUMDes secara serius ada kisaran 30 persen pelaporan secara transparan ke masyarakat, tapi 70 persen pelaporan trasparansi pertanggung jawaban ke masyarakat yang masih dipertanyakan. (b)
Reporter:bahar
