JAKARTA – Direktur Eksekutif dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggarini mengatakan jika pada tahun politik saat ini, berita Hoax berbau fitnah sangat mengganggu esensi dalam menjalani kedaulatan rakyat. Menurutnya, kedaulatan rakyat bisa diwujudkan dengan Pemilu 2019 berjalan aman damai.
“Semalam kita sudah melihat nomor urutnya ya. Itu saja pesannya penting bahwa dalam mengenali calon kita perlu paham perbedaannya. Makanya ditambahkan angka nol supaya nggak ada efek ekornya. Sehingga pemilih tidak mudah terpengaruh oleh jargon negatif,” kata Titi kepada wartawan, di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).
Dalam ajang pemilihan umum kali ini, Titi mengatakan jika untuk caleg DPR RI saja terdapat sekitar tujuh ribuan caleg. Hal itu belum lagi ditambah dengan caleg DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan terakhir pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga diselenggarakan serentak. “Jadi fokus pada Pilpres penting, tapi kita juga harus cermati calon anggota DPR,” ujarnya.
Terkait dengan keberadaan berita bohong yang berbau fitnah dalam ajang pemilihan umum, dirinya kembali menegaskan jika hal itu sangat mengganggu esensi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.
“Kekuasaan itu hanya dijalankan kalau kita bebas memilih dan prinsip itu tidak akan terwujud kalau didasari oleh informasi bohong atau fitnah. Jadi cara kita bebas memilih itu harus diikuti oleh penerimaan informasi yang jujur dan benar,” tegasnya
“Kan asas pemilu jujur dan adil itu melekat bagaimana cara kita di dalam bebas membuat keputusan memilih dan menerima informasi yang jujur. Betapa bahayanya hoaks itu membuat pemilu kita tidak legitimate. Padahal dalam pemilu itu legitimasi. Kalau pemilihnya membuat keputusan didasari informasi yang tidak bebas dan tidak jujur, satu suara tidak bisa dihitung satu karena informasi bohong,” sambungnya.
Terkait dengan kampanye yang dilakukan di media sosial (medsos), Titi menilai adanya perubahan yang dulu belum apa-apa namun saat ini sudah banyak ditemukan berbagai macam berita bohong tersebut.
“Medsos ini kan implikasi global publik. Tapi cara interaksi penggunanya sangat privat karena dia melakukan itu sendirian. Jadi apa yang disampaikan masuk ke dunia global. Dan implikasi hukumnya bisa ke orang lain juga,” sebutnya.(b)
