NEWSSULTRA

Pimpin Apel Gabungan, Asrun Lio Sebutkan Capaian Pemprov Sultra Selama 2023

494
×

Pimpin Apel Gabungan, Asrun Lio Sebutkan Capaian Pemprov Sultra Selama 2023

Sebarkan artikel ini

KENDARI, Mediakendari.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio memimpin apel gabungan Lingkup Pemprov Sultra di Halaman Kantor Gubernur, Rabu 27 Desember 2023.

Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, Asrun Lio menyebut beberapa capaian kinerja Pemprov Sultra selama tahun 2023 yaitu pertama, keberhasilan dalam memperoleh beberapa apresiasi baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional antara lain capaian terkait dengan konsolidasi pengadaan aspal Buton untuk katalog elektronik lokal.

“Jadi kalau orang mau beli aspal di seluruh Indonesia kita sudah bisa belanja di katalog dengan harga yang sama. Yang berbeda, hanyalah biaya transportasi atau biaya pengangkutan dari buton ke tempat pemesanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Asrun Lio.

Capaian lainnya, kata Asrun Lio, Pemprov Sultra menjadi terbaik pertama kategori wilayah pusat pertumbuhan industri dari Kementerian. Kemudian Juara ketiga dalam pembina produktivitas tenaga kerja kategori kecil dari Kemenaker, Kadis Dikbud Sultra mendapatkan Rekor MURI tanam holtikultura 2,7 juta serentak oleh pelajar SMA/SMK di Kabupaten Konawe karena atas berhasil menggerakkan para pelajar.

“Saya kira motivasi ini perlu ditularkan kepada kita semua. Kita juga juara 3 Anugerah legislasi tahun 2023 kategori pemerintah daerah provinsi dari Kemenkumham, juara 3 dalam pemanfaatan mail multi domain tingkat pemerintah provinsi dari Kemenkominfo  kita juga juara terbaik untuk provinsi terbaik, Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) tingkat nasional dari Kemenves kita berhasil menyabet 3 piala sekaligus selamat untuk Dinas Pariwisata,” ungkapnya.

Asrun Lio meminta seluruh jajaran Pemprov Sultra agar tidak berpuas diri dengan semua capaian tersebut. Menurutnya, pihaknya harus tetap mengevaluasi karena serapan anggaran Pemprov Sultra masih rendah.

“Kemudian seluruh perangkat daerah agar memantau dan memaksimalkan serapan anggaran menjelang akhir tahun sehingga hari ini hari terakhir tanggal 27 Desember BPKD, supaya nanti segera dilaporkan pada penutupan KAS kita supaya bisa untuk dilaporkan kepemimpinan untuk mengetahui serapan anggaran kita masih ada waktu,” katanya.

Asrun Lio juga mengingat Pemprov Sultra telah mendeklarasikan resolusi 2024 sehingga semakin berakhlak dengan bekerja cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel sehingga resolusi ini harus dipasang di seluruh kantor-kantor OPD sehingga harus selalu ingat bahwa harus berorientasi pada pelayanan, loyal, memiliki empati, simpati terhadap lingkungan strategis, harus bekerja cepat sistem.

Pj Gubernur Sultra juga telah meninjau Rumah Sakit (RS) Bhayangkara dan RSUD Kota Kendari untuk mengecek kesiapan pelayanan pada akhir tahun yang harus diperhatikan oleh para Direktur RS dimaksud.

“Kita akan terus melakukan penataan  ASN, sesuai dengan sistem merit referensi kita sudah jelas yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang penguatan pengawasan sistem merit itu, kita akan lakukan nanti sistem evaluasi  pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan aturan ASN, sehingga penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil, berdasarkan pengangkatan sekarang yang ada untuk PPPK, ada isu-isu tentang PPPK ini, harap masing-masing OPD untuk memperhatikan jangan sampai isu pengangkatan PPPK ini ya menjadi masalah,” katanya.

Ia menambahkan OPD perlu mengecek honorer yang aktif dan tidak aktif. Bila tidak aktif lagi supaya dikeluarkan dan dilaporkan ke BKD serta tidak ada lagi penambahan pegawai honorer. Kemudian digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya adalah komponen manajemen ASN.

“Mari kita siapkan penyelenggaraan pemilihan dan Pemilihan Umum tahun 2024. Masih ada yang belum mengajukan NPHD untuk Kabupaten/Kota nanti kita cek, jangan sampai masih ada kabupaten/kota yang belum melakukan transfer, sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Seluruh ASN tanpa kecuali, untuk selalu menjaga netralitas ASN dan jangan terlibat politik praktis, kita punya hak politik semua tetapi nanti disampaikan pada ruang waktu yang tepat, pada harinya pasti kita semua memiliki keluarga sehingga berhati-hati sebagai ASN karena kita terikat oleh undang-undang dan terikat oleh aturan,” katanya.

You cannot copy content of this page