KENDARI, Mediakendari.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Sulawesi Tenggara (Sultra) tepatnya Kota Kendari dalam rangka Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Penyelenggara dan Pengawas Pemilu se-Provinsi Sultra, disalah satu hotel, Jumat 27 Oktober 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto memaparkan kepada Mendagri bahwa ada tiga Struktur APBD Tahun 2023 yaitu pertama, pendapatan direncanakan Rp 4,55 triliun bersumber dari PAD, Dana Transfer dan lain-lain. Kedua, realisasi pendapatan sampai dengan 20 Oktober 2023 baru capai Rp. 2,99 Triliun (65,61%). Ketiga, rendahnya realisasi belanja daerah, disebabkan oleh terlambatnya proses lelang pekerjaan konstruksi sehingga berimbas pada keterlambatan pencairan pekerjaan
Andap menerangkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024 untuk pendanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk tahap pertama sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2023 pada pos belanja hibah APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp 137,7 Miliar atau 40% dari total anggaran yang telah di sepakati dan tahap kedua akan dialokasikan pada APBD 2024 sebesar 60% dari total alokasi anggaran yang telah disepakati dan alokasi anggaran tersebut diajukan KPU Provinsi bersama Bawaslu Sultra dan telah direview oleh Inspektorat Daerah
“Sedangkan untuk kebutuhan keamanan dari TNI dan Polri sementara masih, lagi direview oleh Inspektorat Daerah dan akan dialokasikan pada APBD Tahun 2024 secara keseluruhan alokasi dana hibah diusulkan oleh penyelenggara pilkada serentak maupun TNI/Polri sebesar Rp 464,13 Miliar,” katanya.
Ia mengatakan alokasi dan tahapan Pilkada merujuk pada surat edaran Mendagri RI No. 900.1.9.1/435/SJ, pada tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tujuannya karna hibah kegiatan pilkada serentak wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan tahun 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total anggaran yang dihibah yang disepakati bersama hari ini ditegaskan kembali melalaui surat ederan Mendagri RI, tanggal 29 September 2023 yang menegaskan bahwa proporsi pendanaan hibah untuk penyelenggaraan pilkada serentak sebesar 40% dialokasikan pada perubahan APBD Tahun 2023 dan sisahnya sebesar 60% dialokasikan pada APBD Tahun 2024.
Selain itu, terkait surat edaran yang ditindaklanjuti kondisi factual pelaksanaan hibah daerah pada 17 Kabupaten/Kota untuk Pilkada serentak yaitu Pertama ada enam Kabupaten/Kota yang sudah sepakat dan tanda-tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD): Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara dan Muna.
Kedua, delapan Kabupaten/Kota yang sepakat besaran anggaran hibah dan belum tanda-tangan NPHD: Kabupaten Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan dan Konawe Kepulauan. Sementara tiga Kabupaten/Kota belum sepakat besaran anggaran hibah dan belum tanda-tangan NPHD: Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara dan Buton Tengah. Secara keseluruhan alokasi dana hibah yang diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 895,72 Miliar
Selanjutnya, alokasi dana hibah anggaran pilkada serentak dialokasikan kepada Bawaslu Prov. Sultra sudah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah dan hasilnya sampai saat ini belum kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Bawaslu Sultra diharapkan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dan membahas ini.
Terkait dengan fenomena el nino, Andap menjelaskan yang menyebabkan gagal panen secara global diberbagai tempat saat ini di Sultra yaitu sawah yang terdampak el nino mencapai 8.356 HA sehingga yang gagal panen mencapai 1.682 HA. Menyikapi hal tersebut Pemprov Sultra telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sultra nomor 603 Tahun 2023 tentang penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan. Menurunnya hasil produksi pertanian khususnya komoniti padi diperburuk dengan spekulan sehingga akibatnya kenaikan harga, beras jadi penyumbang terbesar yaitu 0,83% dan inflasi bulan September 2023 sebesar 3,46% mengalami penurunan dibandingkan Agustus sebesar 3,52%.
“Pemerintah Provinsi Sultra akan bertekat menurunkan angka inflasi hingga dibawah standar nasional, berbagai upaya akan terus dilakukan guna penuhi ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) pada 17 Kabupaten/Kota dan Gerakan Pangan Murah kami akan alokasikan anggaran APBD Perubahan 2023. Kebijakan lain yang ditempuh dengan cara peningkatan jumlah barang dipasaran, pemantauan harga maksimum, pengawasan distribusi barang dan kebijakan lainnya,” katanya.
Untuk stunting, pihaknya melakukan upaya percepatan penurunan stunting melalui intensifikasi, koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini untuk memastikan setiap daerah telah rencanakan dan laksanakan program penurunan stunting, baik melalui intervensi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
Sementara itu, Mendagri RI, Tito Karnavian menjelaskan ekonomi dan inflasi yang menjadi penting karena menyangkut hajat masyarakat banyak yang sangat mendasar. Berbicara soal pemilu dan pilkada ke atas, tetapi yang paling penting adalah urusan makanan yang mendasar dan berbagai negara terjadi ketidak kestabilan politik, ekonomi dan ketidakstabilan keamanan.
Ia menyebut ekonomi Indonesia Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17% (y-on-y), dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ada di komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62%. Untuk Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok Provinsi di Pulau Jawa menjadi Kontributor utama ekonomi nasional dengan peranan sebesar 57, 27 Persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibandingkan triwulan II-2022, sehingga pulau Sulawesi menyumbang 7,13% terhadap nasional.
“Ekonomi kita relatif baik, karena itu harus kita pertahankan kunci adalah ekonomi disamping semua instrument ekonomi bergerak adalahnya jaminan keamanan dan stabilitas politik terjaga. Di Sulawesi Tenggara bahwa datanya September nomor urut 2 tertinggi inflasi tapi perlu kita melihat data dan saya minta kerjasama dengan BPS betul-betul cek lapangan dan gunakan satgas yang ada serta buat tim. Untuk Pj. Gubernur rajin membuat minimal sebulan sekali rapat inflasi seperti zoom meeting bersama Kabupaten/Kota,” tutupnya. (AR)
