KENDARI – Puluhan masa aksi yang mengatasnamakan dirinya dari Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari melakukan unjuk rasa di Polda Sultra, pada Jumat (10/8/2018).
Tuntutan dari masa aksi yakni menghentikan proses penyidikan kepada masyarakat Rokoroko Raya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra). Yang telah dilaporkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) sendiri.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Basrin mengatakan, seharusnya yang menjadi pelindung bagi masyarakat itu Sekdes sebagai aparatur desa, kata Basrin, Sekdes malah melaporkan warganya sendiri ke Polda Sultra atas pencemaran nama baik maupun penghinaan kepada Marlion dan Talebe Nonci.
“Setelah ditelaah tidak ada satu pun masyarakat yang melakukan pengancaman, pencemaran nama baik maupun penghinaan kepada Marlion dan Talebe Nonci,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami minta Kapolda Sultra untuk menghentikan proses penyidikan terhadap masyarakat Rokoroko Raya,” ucapnya.
Lanjut Basri, pelaporan yang dilakukan Marlion dan Talebe Nonci berawal dari aksi penolakan tambang dan pengusiran Humas PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dari wilayah Rokoroko beberapa waktu lalu.
“Jadi atas kejadian pengusiran Humas PT GKP tersebut, Marlion dan Talebe Nonci melaporkan masyarakat Rokoroko Raya ke Polda Sultra dengan tuduhan melakukan penghinaan dan pengancaman saat melakukan aksi demonstrasi itu,” tukasnya.
Basri menduga, Sekdes Teporoko Kecamatan Wawonii Tenggara, Marlion telah menjadi kaki tangan dari PT GKP di Konkep. Karena sebelumnya Sekdes telah berjanji akan berada di garda terdepan untuk melawan aktivitas pertambangan di Wawonii.
“Kami menduga Sekdes tersebut telah masuk angin dan memili menjadi kaki tangan dari PT GKP,” ungkapnya.(b)
Reporter : Ruslan
Editor : Hendriansyah
