Penulis : AKBP Waode Saryna, SH.
Politik dan perempuan adalah dua konotasi yang tidak saling bertentangan. Politik adalah area dimana setiap entitas dari berbagai latar belakang dapat hadir sebagai bagian dari kontestasi. Tidak terkecuali perempuan.
Hadirnya perempuan dalam panggung politik justru sebagai penanda bahwa politik mengalami fase terbuka atau inklusif bagi setiap elemen.
Indonesia Pasca reformasi mengalami kemajuan dalam hal partisipasi perempuan di ruang politik electoral. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya politisi perempuan yang lahir dan memegang banyak posisi penting di jabatan-jabatan politik dan birokrasi.
Sebut saja di awal reformasi ada nama-nama penting seperti Chofifah Indar Parawansa, Musda Mulia, Erna Witoelar, Megawati Soekarno Putri. Bahkan Megawati Soekarno Putri memecahkan rekor sebagai perempuan pertama dalam sejarah politik Indonesia yang sukses sebagai Wakil Presiden dan Kemudian Presiden Perempuan pertama Indonesia.
Rezim Pilkada yang diterapkan sejak tahun 2004 menjadi pintu masuk bagi partisipasi politik sampai pada level local. Maka bermunculan pula figur-figur perempuan dibanyak daerah yang ikut dalam kompetisi Pilkada dan banyak diantara mereka yang terpilih sebagai Kepala Daerah. Seperti: Tri Rismaharini, mantan Walikota Surabaya yang sukses membangun daerahnya dan diberikan amanah sebagai Menteri Sosial saat ini.
Lalu ada Indah Putri Indriani, mantan Wakil Bupati Luwu Utara yang saat ini menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Airin Rachmi Diany, merupakan Walikota Tangerang Selatan. Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Tatong Bara Wali Kota Kotamobagu, Sulawasi Utara. Dewi Handjani sebagai Bupati Tanggamus, Provinsi Lampung. Ade Munawaroh Yasin sebagai Bupati Bogor, Jawa Barat.
Penerimaan public atas figure perempuan tidak lagi menjadi perdebatan. Dikotomi gender tidak lagi menjadi factor penting. Saat ini, yang menjadi ukuran signifikan adalah kemampuan leadership atau kepemimpinan, akseptabilitas atau penerimaan public atas sosok seorang kandidat, serta track record dari kandidat.
Kedepan, politik local mengarah pada kualitas demokrasi yang lebih matang. Demokrasi yang menjadi ruang bagi setiap entitas politik untuk dapat menjadi pemimpin dan membangun daerah menjadi lebih maju dan sejahtera.
Salam..
