Reporter : Ardiansyah Rahman
KENDARI – Presiden PKS, Ahmad Syaikhu meminta calon kepala daerah (Cakada) yang diusung dan didukung PKS untuk memprioritas lapangan kerja untuk Tenaga Kerja Lokal (TKL), jika terpilih.
Ahmad menegaskan, dirinya perlu menyampaikan hal ini mengingat cukup banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Sultra, bahkan saat darurat pandemi.
Untuk itu, jika Cakada dukungan PKS terpilih sebagai kepala daerah, wajib memberikan perhatian bagi tenaga kerja lokal, karena kualitas tenaga kerja lokal tidak kalah dengan TKA.
“Perhatian tenaga kerja lokal adalah prioritas dan didahulukan sebagai bagian upaya mensejahterakan anak-anak bangsa,” tegas Ahmad Syaiku dalam konsolidasi pemenangan Pilkada se-Sultra di Kota Kendari, Jumat 13 November 2020.
Menurutnya, kebijakan PKS terkait pembelaan terhadap tenaga kerja lokal sudah sangat jelas. Hal tersebut dibuktikan dalam sikap resmi PKS yang secara tegas menolak UU Cipta Kerja.
Dicontohkannya, pada UU terdahulu, kapal berbendera asing yang melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wajib memperkerjakan 70 persen WNI sebagai Anak Buah Kapal (ABK).
PKS, lanjutnya, mengusulkan kenaikan menjadi 80 persen WNI sebagai ABK dalam pembahasan UU. Karena 70 persen dianggap belum karena masih banyak anak bangsa yang nganggur.
“Tapi yang disahkan justru dihilangkan klausul itu. Jadi kapal-kapal yang lewat di ZEE Indonesia sah-sah saja tidak memperkerjakan WNI sebagai ABK,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, calon wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid mengaku siap menjalankan amanat Presiden PKS tersebut.
Diungkapkannya, bersama calon Bupati Konsel, Surunuddin Dangga sudah disiapkan rencana kebijakan revisi RT/RW untuk pembukaan dua pabrik baru di Konsel.
“Jika masyarakat memberikan amanah akan kami lanjutkan untuk pembangunan dua industri yakni pengolahan biji nikel dan pengolahan kelapa akan menyerap tenaga kerja lokal, ” ungkapnya.
