Reporter : Rahmat R.
Editor : Def
KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019, di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (21/3/2019), yang turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, H.Lukman Abunawas.
Baca Juga :
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Hadir Upacara Peringatan HUT ke-79 TNI Tahun 2024
- Iwan Susanto Resmi Jabat Ketua DPC Granat Kota Kendari Periode 2024-2029
- Kadis Kominfo Sultra Apresiasi Sosialisasi Genbest Talk 2024 untuk Penurunan Stunting di Sulawesi Tenggara
- Wakili Pj Gubernur, Asrun Lio Lepas 10 Ribu Peserta Barisan Kirab Kebangsaan
- Mabes TNI Gelar Sosialisasi Bela Negara di Kendari, ini Peserta Yang Hadir
- Lantik 3 Pj Bupati, Penjabat Gubernur Sultra : Jabatan sebagai Pj Bupati adalah tugas tambahan sebagai ASN jangan lupakan tanggung jawab utama dan jabatan Anda sebelumnya
Dalam Sambutannya, Lukman Abunawas menyampaikan, saat ini Sultra masih memiliki banyak tantangan kependudukan, diantaranya rata-rata tingkat kelahiran per perempuan (TFR) masih tinggi, angka usia kawin muda masih memprihatinkan dan pemakaian kontrasepsi masih rendah. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, migrasi masuk yang pesat, dan lain-lain.
“Tapi pada dua tahun terakhir ini sudah mulai menurun, pada 2018 lalu ada penurunan sekitar 0,2 persen,” terangnya.
Mantan Bupati Konawe itu juga mengingatkan, jika program KKBPK dari BKKBN merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Keluarga berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, termasuk untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas pria yang akrab disapa LA ini.
Lukman menjelaskan, kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun sebaliknya, kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga.
Untuk mendorong program ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta program yang masih relevan terus ditingkatkan yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB). Dimana
Baca Juga :
- Jumat Berkah, Sayap Muda HR Kembali Berbagi, Penerima Manfaat Bantuan Titihkan Air Mata
- TP-PKK Konawe Pamerkan Makanan Khas Tolaki di Halo Sultra
- Trinop Tijasari akan Bawah PKK Konawe Wakili Sultra ke Jambore Nasional
- Malam Gala Dinner Jambore PKK Tingkat Provinsi di Konawe, Harmin Ramba: Insya Allah, Dengan Meminum Air Konawe Pasti Akan Kembali ke Konawe
- Tenunan Sultra Kembali Tampil di Indonesia Fashion Week
- Pj Gubernur Sultra Apresiasi Duta Wisata 2023
Kampung KB ini pelaksanaan dan implemetasinya di lapangan masih terkendala seperti kurangnya partisipasi dan koordinasi.
“BKKBN atau OPD-KB masih berjalan sendiri, keterlibatan dinas dan badan perlu ditingkatkan karena Kampung KB menjadi milik bersama. Dukungan mitra kerja/stakeholder dan lintas sektor harus dapat diintegrasikan di Kampung KB. Kami siap mensupport,” tutupnya. (A)
