KENDARI – Pasca terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Advokasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sultra pada Rabu (15/11/2017) kemarin, Satgas PWPM langsung tancap gas. Mereka sudah siap menerima aduan masyarakat terkait kebijakan publik dan masalah-masalah sosial lainnya, seperti dikatakan Ketua bidang hukum HAM dan Analisis Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Faisal.
“Terkait persoalan yang belum adanya prioritas penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat, apakah betul adanya, kami akan lakukan pendalaman,” ucap Faisal.
Jika benar adanya, maka Satgas Advokasi PWPM Sultra berjanji akan melakukan investigasi terhadap perusahaan tersebut.
“Kami akan melakukan audiensi terhadap perusahaan tersebut agar masyarakat dapat diprioritaskan,” tambahnya.
Faisal mengharapkan Satgas Advokasi PWPM Sultra dapat mengontrol persoalan kebijakan publik dan mengawal anggaran APBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara.
Reporter: Hendrik B
Editor: Ronal Fajar
