Reporter : Syaud Al Faisal
Editor : Taya
LABUNGKARI – Serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah saat ini mencapai 60 persen, padahal kalender kerja pada tahun 2019 ini menyisahkan dua bulan lagi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Buton Tengah, Konstantinus Bukide mengatakan proses lelang yang terlambat menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran karena mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) terkendala dengan persoalan belanja langsung atau belanja modal khususnya dalam menyiapkan dokumen terkait lelang.
“Kebanyakan para OPD hanya memprogramkan, misalnya pembuatan talud tapi tidak mempunyai dokumen. Harusnya kan ada kerangka acuan kerjanya, HPS-nya sehingga tidak menyulitkan pihak ULP, jadi tidak bisa lelang jika dokumen-dokumen itu belum siap,” katanya, Rabu (6/11/2019).
Meski demikian, Mantan Kepala Dinas Sosial Buton Selatan ini, yakin serapan anggaran pada tahun ini dapat optimal hingga 90 persen hingga Desember 2019.
“Sebagai ketua TPAD, saya mendorong mereka untuk melakukan langkah-langkah percepatan antara koordinasi dan pro aktif. Tentunya itu kita akan berkoordinasi dengan OPD-nya dan pihak ketiga itu, dan target kita yaitu semua program dapat selesai 100 persen, Insya Allah Desember kita bisa mencapai 90 persen,” bebernya.
Baca Juga :
- BPN Konawe “Mandul” Tanggani Persoalan Sertifikat Warga Transmigrasi di Tonggauna Utara
- Peduli Kedamaian Warganya, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Instruksikan Penghentian Aktivitas Pengolahan Sawah Terkait Kisruh Lahan II Desa Tawamelwe
- Langkah Pj Bupati Konawe Tangani Kisruh Lahan di Desa Tawamelewe Tuai Apresiasi dari DPP HMTI
- Mendagri Tito Bilang Penjabat Kepala Daerah yang Hendak Tarung Pilkada Wajib Mundur 40 Hari Sebelum Masa Pendaftaran
- Penyidik Polda Sultra Terus Menyelidik Kasus Dugaan Penggelapan Dana PT RBM melibatkan Restu Tabara Komisioner Bawaslu Konawe, Pelapor akan Kembali Diperiksa
- Warga Kampung Baru Keluhkan Jalan Rusak, Pengendara Sering Jatuh
Saat ditanya tingginya anggaran perjalanan dinas OPD, Konstantinus mengatakan hal itu bukan ukuran kinerja.
, tetapi unsur penunjang.
“Yang harus dikejar itu adalah program kegiatan yang masuk belanja modal atau belanja barang jasa,”katanya.(b)