KENDARI – Kecepatan informasi di era digital berperan penting dalam menciptakan opini publik. Hal itu tidak hanya berdampak positif tetapi juga dapat menjadi sumber pelemahan kualitas demokrasi yang disebabkan berita bohong atau Hoax.
Untuk itu, perkumpulan Jaringan Lingkungan (JALA) Sulawesi Tenggara (Sultra). Mengajak masyarakat mewaspadai berita hoax yang dijadikan sebagai sarana dalam menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan gesekan pada masyarakat.
Koordinator JALA Sultra, Wandi Wijaksono kepada jurnalis Mediakendari.com saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, pada Sabtu (17/2/2018), mengungkapkan, pemerintah melalui Kementrian Kominfo perlu meningkatkan pemblokiran terhadap berbagai situs penyebar berita hoax.
“Penyebaran berita hoax dapat berdampak buruk kepada kualitas demokrasi kita, sebab konflik fanatisme politik sangat mudah disulut oleh penyebaran hoax,” ujar Wandi.
Kata Wandi, fenemoa penyebaran hoax saat ini paling banyak di media sosial dan seharusnya pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi serta lembaga terkait lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyebaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pemeritah dan masyarakat sudah harus bersama-sama memerangi berita hoax. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa pemerintah melalui Kominfo berwenang melakukan pemblokiran terhadap situs penyebar hoax. Namun hal itu tidak cukup jika sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak dilakukan,” paparnya.
Hingga kini lanjut Wandi, pemahaman masyarakat terhadap media yang berkompeten menyajikan berita faktual dan terpercaya masih jauh dari harapan.
Dalam membaca berita lanjutnya, masyarakat cenderung mendapatkan dari media sosial sebagai akibat perkembangan era digital yang jenderung tidak terferifikasi.
“Dalam Pilkada berita hoax biasa dijadikan sebagai alat untuk melakukan kampanye hitam,” terangnya.
“Masyarakat perlu ketahui, berita yang layak untuk dibaca adalah berita yang tidak provokatif, terverifikasi dan mengedepankan fakta. Apa yang berkembang di medsos harus memiliki sumber yang jelas. Masyarakat harus jelih membaca berita,” tutup Wandi.
Redaksi
