Reporter : Rahmat R.
JAKARTA – Tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih asal Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk periode 2019-2024 yakni, Hj. Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan dan dr. Dewa Putu Ardika berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh sektor potensional yang ada di daerah.
Menurut tiga senator Senayan ini, semua potensi yang ada di Sultra wajib diperjuangkan di pusat, sehingga bisa berdampak dan memberikan kontribusi pada masyarakat di Bumi Anoa. Hal ini, mereka utarakan usai mengikuti Orientasi Anggota DPD RI Terpilih di JW Marriot, Jakarta Selatan pada Rabu (19/09/2019).
dr. Dewa Putu Ardika sebagai anggota DPD RI yang baru akan bekerja maksimal untuk masyarakat di Sultra. Menurutnya, peran DPD bakal diperkuat seperti yang diwacanakan presiden dan sesuai amanah UU.
“Kami sebagai pendatang baru di DPD harapannya, untuk masyarakat, kita perjuangkan semua potensi yang ada, yang bisa dikontribusikan untuk rakyat. Itu yang paling penting,” katanya.
BACA JUGA:
- Dinas Pariwisata Sultra Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Bersama Direktur Bendungan dan Danau Kementrian PUPR Kunjungi Lokasi Bendungan Pelisika
- KPU Muna Barat Sukses Raih Penghargaan Peringkat I Terkait Pengelolaan Pelaporan Dana Kampanye
- Nekat Bawa Sabu Seberat 104.25 Gram dengan Upah Rp 2 Juta, Pria di Muna Ditangkap Polisi
- Pemda Koltim Gelar Sayembara Logo HUT ke 12 Tahun
- Kapolri Apresiasi Peluncuran 2 Buku Antikorupsi di Harkordia
Potensi dimaksud, kata dr. Dewa Putu Gede, adalah semua sektor memiliki potensi. Kata dia, Sultra memiliki semuanya, namun pengembangan potensi tersebut butuh waktu. “Kalau berpotensi, banyak sekali yang berpotensi. Apa sih yang kita nggak dimiliki, hanya tinggal waktu saja. Ada yang belum kita kemukakan,” terang dia.
Ia mecontohkan, di Kabupaten Muna yang adalah daerah asal Wa Ode Rabia, yang salah satu potensinya adalah wisata. “Banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan, banyak geliat. Masyarakat harus dioptimalkan, dinamika masyarakat harus dimanfatkan,” terang pemilik salah satu RS swasta di Kendari ini.
Menurutnya, jika menunggu bantuan pemerintah tidak akan cepat. Dinamika masyarakat harus kerja sama. “Tadi Kemenkeu bilang, kalau kita ini kekurangan dana, jadi kita akan libatkan swasta. Yang saya tahu semuanya potensi,” tandas dia.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPD RI asal Sultra lainnya, Wa Ode Rabia. Dirinya menyebut, semua sektor sangat berpotensi, sehingga perlu adanya kerja sama. “Jadi, kita juga memang harus usahakan, bukan hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Kita DPD juga harus aktif cari investor yang mau berinvestasi di Sultra,” ungkapnya.
Namun, menurut Putri Politisi Golkar Sultra Ridwan Bae ini, dirinya akan memprioritaskan sektor unggulan di Bumi Anoa. “Kalau di Sultra, potensi lebih banyak dimana. Apakah di pariwisata, atau di tambang, pertanian, perikanan, banyak sekali di sana. Dari segala sektor potensinya banyak sekali,” sebut Rabia.
Ia menegaskan, dirinya akan lebih menggarap investor di Sultra. Ia juga optimis, bahwa bukan hanya satu cara, tetapi banyak jalan untuk mengembangkan sektor unggulan yang di Sultra, agar bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
“Kan berbagai macam cara untuk menggali potensi, tapi pastinya kita akan turun sama-sama, setelah ini kita akan sama-sama serap aspirasi itu dan bekerjasama dengan pemerintah daerah,” terang salah satu anggota DPD RI termuda ini.
Tidak hanya soal investasi dari sisi ekonomi, Wa Ode Rabia juga menyebutkan, dirinya akan meningkatkan investasi pendidikan dengan peningkatan mutu pengajaran yang akan berbias pada peningkatan kualitas SDM di Sultra.
Sementara itu, Hj Andi Nirwana juga menegaskan, jika dirinya akan fokus bekerjasama dengan pemerintah daerah di Sutra. Tujuannya adalah menggali potensi mana yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Kita perlu tahu dulu DPD itu seperti apa. DPD ini harus dibedakan dengan DPR. Jadi untuk memperkuat DPD, kita harus bermitra dengan pemerintah setempat, baik gubernur maupun bupati. Karena kan untuk gali potensi daerah, kita harus bersinergi dengan pemerintah setempat,” katanya.
Ia melanjutkan, harus ada kerja sama, kedepannya perlu investor. Kemudian lanjutnya, wajib ada program prioritas, karena akan sulit jika dilakukan serentak, apalagi ada limit anggaran yang disediakan.
“Yang terpenting nanti penguatan, DPD punya kuku juga yang dianggap oleh kementerian,” kata dia meyakinkan.
“Sehingga nanti pada saat ada kepentingan daerah melalui gubernur, pemda dan dinas, mereka kan aksesnya kurang ke kementerian. Mudah-mudahan dengan penguatan ini, DPD bisa menjembatani aspirasi. Nah, penganggarannya di DPR RI. Kami gak urus anggaran, tapi aspirasi dari kami,” urai istri Bupati Bombana ini.
Ditanya mengenai sektor pendidikan, dirinya menjawab, hal tersebut pasti akan menjadi salah satu misi mereka. “Iya tentu itu juga, karena komite III masuk ke kesehatan, pendidikan, pemberdayaan. Di situ ada pendamping haji juga. Pendidikan sangat penting menjadi skala prioritas dengan kesehatan, infrastruktur dasar yang harus dibenahi,” tandasnya. /A
