Reporter : Asrul Hamdi
WAKATOBI – Selain mengimbau pencegahan covid-19, Pemda harus memastikan data atau orang yang masuk Wakatobi, via pelabuhan yang dilalui warga untuk masuk ke Wakatobi.
Wakil Ketua DPRD Wakatobi, Arifuddin Rasidi menuturkan, Pemda tidak boleh mengandai-andai warga yang datang misalnya dari Baubau atau Kendari karena mereka yang dari zona merah dapat meresahkan masyarakat.
“Orang dari Zona Merah itu tidak semuanya kena, kan ada yang sehat. Makanya harus ada pemeriksaan jangan sampai terekspos di masyarakat ada yang tiba dari zona merah yang akhirnya meresahkan masyarakat. Periksalah dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat,” kata H.Arifuddin Rasidi di Gedung DPRD Wakatobi, Selasa 5 Mei 2020.
Politisi senior Partai Berlambang Banteng Moncong putih tersebut mengungkapkan, belum adanya bantuan atau sentuhan Pemda Wakatobi kepada masyarakat seperti beras, masker, termasuk hand saniteizer.
“Ada kemarin, Ibu Ilmiati Wakil Bupati Wakatobi. Apakah pribadinya atau dari dana pemerintah. Membagi APD untuk tenaga kesehatan, masker dan hand seniteizer. Harapan kita pemerintah yah begitu, supaya pemerintah daerah ada perhatian. Pemerintahkan hanya himbau-himbau, tapi tidak ada secara langsung sampai hari ini”. imbuhnya
Ditanya tentang refocusing anggaran yang diusulkan Pemda untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.16 Miliar, Ketua DPC PDI Perjuangan Wakatobi itu mengatakan. Belum mengetahui sejauh mana, apakah sudah digunakan atau belum.
Ia menyebiut dirinya belum mengetahui apakah masih menunggu juknis atau payung hukumnya bagaimana atau sementara menyusun tapi masyarakat berharap secepatnya karena adanya efek ekonomi dari Covid-19.
“Paling dialat-alat kesehatannya, karena ada alat kesehatan yang tiba kesana itu APD dengan deteksi suhu. Cuma itu saja, sampai sekarang belum ada bantuan-bantuan menteri itu,”. Bebernya
Ditemui ditempat yang sama, Arman Alini menjelaskan bahwa dirinya sudah menyasampaikan agar peraturan Bupati agar segera di breakdown, jangan sampai menyalahi aturan.
“Lagi dipilah-pilah ini jangan sampai tabrakan, kan bias saja tabrakan ini. Ketika desa menyiapkan anggaran untuk BLT, jangan sampai tumpang tindih dengan bantuan-bantuan langsung tunai dari Provinsi maupun pusat. Kita tidak berharap ini bias jadi batu sandungan bagi kepala-kepala desa ketika pemanfaatannya tidak sesuai dengan aturan yang ada”. harapnya
