Kolaka Utara

Warga Batu Putih Kolut: Tambang Tutup, Kami Lapar

392
Warga Kecamatan Batu Putih saat menggelar aksi penolakan penutupan pertambangan di DPRD Kolut,Senin 13 Juli 2020

Reporter : Pendi / Editor: Kang Upi

KOLUT: Ratusan warga dari Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menolak tuntutan penutupan perusahaan pertambangan nikel di wilayah tersebut.

Penolakan ini disampaikan warga dalam aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kolut, Senin 13 Juli 2020. Warga menolak penutupan tambang di wilayah tersebut karena telah menjadi tumpuan hidup.

Mengawali aksinya, massa melakukan long march dengan berkendara dari Masjid Agung Kolut ke kompleks perkantoran Pemda dan berakhir di Kantor DPRD Kolut. Masa juga membawa puluhan poster salah satunya bertuliskan ‘tambang tutup, kami lapar’.

Perwakilan masa aksi, Muhammad Awaluddin dalam orasinya menjelaskan, penutupan tambang di Kecamatan Batu Putih bukanlah solusi yang diharapkan masyarakat.

“Itu bukan solusi yang diharapkan masyarakat karena disana banyak yang bekerja demi menghidupi sanak keluarga mereka,” ungkap Muhammad Awaluddin.

Untuk itu, kata Awaludin, pihaknya meminta DPRD Kolut agar tidak semena-mena mendengarkan tuntutan penutupan tambang yang disuarakan sebagian masyarakat.

“Harus obyektif lah melihat kondisi yang ada disana dan kami pun juga tetap mengikuti imbauan pemerintah dan protokol kesehatan tentang pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Penegasan senada juga disampaikan Koordinator Aksi, Akbar Basri bahwa jika Pemda Kolut dan DPRD Kolut penutup tambang, berarti tidak selektif melihat kondisi warga di Kecamatan Batu Putih.

“Kalau Pemda dan DPRD Kolut hari ini tidak melihat selektif maka kami anggap pemerintah dan DPRD telah keliru melihat kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Putih,” ujarnya.

Masa aksi ini sendiri diterima Ketua DPRD Kolut, Buhari bersama sejumlah anggota dewan lainnya yang langsung menggelar hearing untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masa aksi.

“Memang beberapa hari lalu mahasiswa mengelar aksi penutupan tambang, tapi kiami sampaikan bahwa kami tidak memiliki kewenangan itu kami hanya merekomdasikan ke provinsi, atas aksi ini pun kami akan menyampaikan kepada yang berkompteten,” terang Buhari.

You cannot copy content of this page

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version