KendariMETRO KOTA

Bangun Terminal, Dishub Gandeng Swasta dan Masyarakat

419
×

Bangun Terminal, Dishub Gandeng Swasta dan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Rapat Forum SKPD Bidang Dishub se-Sultra. di salah satu hotel pada Kamis, 16/05/2019 Foto : Rahmat R./b

Reporter : Rahmat R.

Editor : Taya

KENDARI – Dalam pertemuan Forum SKPD Bidang Perhubungan se-Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diinisiasi Dinas Perhubungan Sultra telah melahirkan satu terobosan baru tentang penyelenggaraan perhubungan di Sultra.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Hado Hasina mengatakan, pertemuan tersebut melahirkan terobosan tidak takut keliru, yakni kerja sama pamerintah, swasta dan masyarakat.

Hado menilai kerja sama merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan visi-misi Gubernur dan Wagub Sultra khususnya pada visi terciptanya Sultra yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Kata Hado, salah satunya dapat dilaksanakan dengan pembangunan terminal di 17 kabupaten/kota di Sultra yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Kita tidak punya anggaran untuk membangun terminal untuk pengadaan tanah jadi kita panggil semua Dishub se-Sultra untuk membicarakan rencana kerjasama ini. Rata-rata kabupaten punya tanah kalau tidak ada maka bisa kita pakai tanah masyarakat untuk bangun terminal,” ungkap Hado, Kamis (16/5/2019).

Mantan Pj. Wali Kota Baubua ini menyebut, nanti akan ada bagi hasil terkait siapa yang bangun apakah pusat, provinsi atau kabupaten dan kota.

“Saat ini kita sudah bisa bangun 13 terminal di Sultra selama dua tahun ini, dari Indonesia merdeka kita belum pernah punya terminal,” jelas dia.

Ia menjelaskan, bagi hasil pengelolaan terminal yang dikelola akan dihitung berdasarkan nilai investasi. Namun apabila konsultasi belum mempunyai anggaran, maka bagi hasil hanya dibagi kepada masyarakat dan Pemda saja antara pengelola dan pemilik tanah.

Untuk cara menyetor, misalnya dalam sebulan 100 juta maka apabila dia mengelola, maka bisa menyetor ke kas provinsi dengan bagi hasil 50 persen dikembalikan ke kabupaten/kota.

“Namum jika masuk ke kasnya provinsi akan menagih ke daerah,” terang mantan Kadis PU Butur ini.

Pemprov pada prinsipnya tidak mencari uang, namun untuk memastikan setiap mobil yang start dari satu terminal akan berhenti ke terminal berikutnya.

“Kalau perlu setiap mobil nanti turun di halte. Ini yang akan kita gagas,” tukas Hado.(b)

You cannot copy content of this page