KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah di 17 Kabupaten/Kota dalam memberikan penguatan integritas melalui program lintas sektor di Kampung KB, guna mempercepat terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, pada Kamis (22/3/2018).
Inspektur Utama BKKBN Pusat, Agus Sukiswo mengatakan, sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 lalu, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.
“Untuk Tahun 2018, program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) di fokuskan dikampung KB karena pada Tahun 2016 dicanangkan target satu kecamatan satu kampung KB. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program KKBPK,” ungkap Agus dalam konferensi pers di salah satu hotel ternama di Kendari.
Dikatakannya, kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
“Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksanaan Tugas (Plt) BKKBN Sultra, Jamaludin mengungkapkan, sesuai dengan kebijakan nasional, program kampung KB saat ini menjadi prioritas program utama yang harus disukseskan. Kampung KB yang telah dibentuk di 17 kabupaten/kota berjumlah 212 yang tersebar di seluruh Sultra.
BACA JUGA: Direncankan Juni 2018 Sudah Ada Kepala BKKBN Sultra Defenitif
“Kami akui penerapan kampung KB di Sultra belum berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan keterpaduan dari berbagai lintas sektoral dari daerah dalam meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat membrantas kemiskinan, air bersih, pendidikan dan kesehatan dalam pelayanan KB dalam meningkatkan evaluasi kerja,” paparnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda), Hj Isma menjelaskan, kampung KB merupakan salah satu penguatan program KKBPK yang dimonitoring oleh BKKBN.
Kampung KB diharapkan memiliki daya ukir terhadap upaya pencapaian target dan sasaran yang dapat diterima manfaatnya secara langsung.
“Program keluarga berencana menjadi solusi terbaik bagi masalah kependudukan sehingga pemerintah berkewajiban mensukseskan program ini dengan berbagai usaha,” cetusnya.
Katanya, dengan dilibatkan seluruh lintas sektor diharapkan kampung KB benar-benar menjadi kampung berdaya dan menjadi kampung kegiatan bersama.
“Saya berharap Rakorda ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat menghasilkan pemikiran dan ide-ide positif yang mampu menyatukan persepsi, cita-cita dan tujuan guna menghasilkan kebijakan strategis komprehensif dan bersifat kontruktif yang memberikan nilai tambah serta manfaat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bersama,” tutupnya.
